Utamakan Industri Strategis Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memprioritaskan belanja produk industri strategis lokal. Jokowi berharap anggaran pertahanan yang cukup besar bisa dimanfaatkan dengan baik agar memicu pertumbuhan industri-industri pertahanan dalam negeri.

"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir," kata Jokowi saat membuka rapat membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Jokowi menambahkan, Prabowo diharapkan bisa memanfaatkan potensi dalam negeri dengan menggandeng BUMN atapun swasta nasional. Jokowi juga berharap Indonesia bisa mengekspor produk industri strategis.

"Kita ingin agar produk yang ada bisa kita ekspor selain untuk memenuhi minimum essential force yang sudah ditargetkan," tegasnya.

Menhan Prabowo menjelaskan pihaknya akan terlebih dulu menginventarisasi masalah untuk memperkuat pertahanan serta industri strategis Indonesia. "Kita masih dalam taraf, katakanlah belanja masalah, inventarisasi masalah. Saya mengumpulkan data bersama wakil menteri," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, belanja masalah itu dilakukan agar kebijakan yang dilaksanakan kementeriannya tepat sasaran. Sebelumnya Prabowo menyatakan bahwa dirinya berkomitmen mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI guna menjaga NKRI.

Pada kesempatan itu, Prabowo membantah pemberitaan yang menyatakan dirinya tidak akan mengambil gaji selama menjabat sebagai menhan di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya tidak tahu dari mana itu (kabar tak ambil gaji). Pokoknya, masak kita tidak terima gaji. Kita akan terima gaji dan itu kita pakai untuk sebaik-baiknya," ujarnya.

Selain gaji, Prabowo mengatakan juga akan memakai mobil dan rumah dinas yang disediakan negara. Prabowo, seperti para menteri lain, akan mendapat mobil Toyota Crown 2.5 HV G-Executive dan rumah dinas menteri.

Kualitas pertahanan

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Christina Aryani berharap Menhan bisa terus meningkatkan kualitas pertahanan di Indonesia. Proses tersebut tak boleh terlambat sedetik pun.

"Kita tidak harus menunggu adanya ancaman nyata dulu baru meningkatkan pertahanan, terutama di daerah-daerah perbatasan," kata anggota DPR dari Golkar itu.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I Meutya Hafid yang menyebutkan Prabowo memiliki banyak PR yang harus diselesaikan. Salah satunya soal kekuatan pokok minimum (minimum essential force) atau penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024 sehingga pertahanan kita bisa punya efek getaran dan dihormati negara lain," kata Meutya.

Ia mengatakan Prabowo diharapkan memperkuat industri pertahanan sehingga Indonesia mandiri dalam penyediaan alutsista, di samping soal kesejahteraan prajurit. "Masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan, termasuk perumahan (prajurit)," ungkap Meutya. (P-4)