Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden RI Jokowi dikabarkan bakal merombak kabinet menteri. Khususnya menteri dari Partai NasDem dan PDIP yang disebut akan diganti pada 15 Agustus mendatang.
Menanggapi itu, juru bicara PDIP Chico Hakim mengaku belum mendengar informasi adanya reshuffle menteri sebelum HUT RI. Chico berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden RI Joko Widodo ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang sesungguhnya.
Pasalnya, Chico menilai dalam beberapa bulan terakhir persoalan perekonomian rakyat begitu mendesak untuk diselesaikan. “Kita tahu bahwa dolar terhadap rupiah juga tidak melemah dan kemudian juga banyak sekali permasalahan-permasalahan krusial yang masih perlu diselesaikan,” papar Chico kepada Media Indonesia, hari ini.
Baca juga : Jokowi Sebut Penggantian Menteri ESDM Hanya Isu
“Termasuk biaya kuliah yang tinggi, biaya sekolah yang tinggi, biaya-biaya kebutuhan pokok yang meroket. Banyak hal terkait dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang perlu dievaluasi,” tegasnya.
Chico berhadap reshuffle kabinet ini bukan sekedar untuk bagi-bagi jabatan. Alangkah baiknya, kata Chico, pergantian menteri diutamakan atas dasar sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan.
“Karena sesungguhnya ini bukan sekali ada masa transisi dalam kepemimpinan di republik ini dan kita melihat banyak hal yang unik yang dilakukan di masa transisi khususnya di masa akhir jabatan Jokowi yang akan menyambut datangnya kepemimpinan baru,” tandas Chico.
Adapun informasi beredar bahwa Menteri LHK Siti Nurbaya akan digantikan Raja Juli Antoni (PSI). Lalu, Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly (PDIP) ke Supratman Andi Agtas (Gerindra).
Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia; dan Menteri Investasi dari Bahlil ke Rosan Roeslani (Ketua TKN Prabowo-Gibran). Kabarnya, reshuffle akan digelar pada 15 Agustus 2024 mendatang. (Ykb/P-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
Selain mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo, dia juga berharap agar para menteri dapat menunjukkan kinerja yang lebih produktif.
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved