Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mulai menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN). Setelah sejumlah stimulus dan relaksasi kredit diberikan,giliran bantuan permodalan bagi pelaku usaha akan digulirkan.
Hal itu direalisasikan pemerintah dengan menempatkan dana di bank umum. Sebagai tahap pertama, Kementerian Keuangan menempatkan dana pemerintah Rp30 triliun di empat bank milik pemerintah, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.
Landasan hukum Menteri Keuangan melakukan penempatan dana di bank umum diatur dalam UU Perbendaharaan Nomor 1/2004 dan Perppu Nomor 1/2020 yang sekarang menjadi UU Nomor 2/2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 39/2007.
Kemudian, PMK Nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan mendapatkan imbal hasil setara 80% dari 7 Days Repo Rate BI dari penempatan dana itu. "Suku bunga yang rendah ini diharapkan mampu mendorong bank Himbara memberikan kembali kepada para pengusaha dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Kita akan melakukan terus evaluasi langkah ini," ujarnya.
Ia juga menegaskan penempatan dana pemerintah di bank umum tersebut nantinya tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara dan transaksi valuta asing. Seluruhnya untuk disalurkan sebagai pembiayaan sektor riil.
Dikawal
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan akan mengawal dana yang ditempatkan pemerintah di bank BUMN. Ia mengatakan, pelaku usaha atau korporasi yang bisa memanfaatkan dana tersebut ialah yang bergerak di sektor industri padat karya saja. "Selain itu, mereka juga harus memiliki rekam jejak yang baik di perbankan," tuturnya.
Dirut Bank Rakyat Indonesia, Sunarso, menyambut baik kebijakan yang akan memperkuat likuiditas perbankan tersebut. Ia mengatakan dana yang diterima tiap-tiap bank Himbara harus bisa dileverage sampai tiga kali lipat dalam kurun tiga bulan.
"Sebutlah kami dapat dana Rp10 triliun. Dari situ kami harus bisa ekspansi menjadi Rp30 triliun dalam tiga bulan," jelas Sunarso. Dari segi sasaran wilayah, pelaku usaha di perdesaan menjadi target ekspansi utama BRI. Setelah itu, perseroan baru akan menyentuh wilayah sub-urban. "Jadi target kami jelas.
Segmen dan sektornya jelas. Wilayahnya juga jelas. Mudah-mudah an rencana ini mampu mengangkat kembali ekonomi kita," tandasnya. Langkah serupa telah disiapkan Bank Mandiri. Dirut Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan pihaknya telah menyiapkan restrukturisasi sejak Maret silam. "Kami siap ekspansi ke daerah daerah yang punya kesempatan tumbuh tinggi, daerah yang punya potensi wisata dan perdagangan," tuturnya.
Adapun, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Pahala Mansury mengungkapkan pihaknya akan fokus menyalurkan dana pemerintah ke sektor perumahan. "Kami berkomitmen dana yang ditempatkan akan kami ekspansi sampai tiga kali lipat. Kami diberikan kepercayaan untuk menyalurkan kurang lebih sektiar 146 ribu rumah subsidi. Sampai akhir tahun nanti totalnya mencapai sekitar Rp20 triliun," tandasnya. (Mir/Des/E-1)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved