Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK-BANK besar yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen melakukan ekspansi kredit hingga Rp90 triliun.
Itu sebagai respons atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nilai uang negara yang dianggarkan pada bank-bank tersebut mencapai Rp30 triliun.
“Kami sudah siap dan berkomitmen untuk meleverage (meningkatkan) penempatan dana pemerintah tersebut sebanyak tiga kali lipat,” ujar Ketua Himbara Sunarso dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Menurut Sunarso, empat bank BUMN anggota Himbara, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, telah menerima penempatan dana dari pemerintah tersebut. Dalam waktu 3 bulan, keempat bank itu diharuskan melakukan ekspansi kredit sebanyak minimal Rp90 triliun.
Sunarso yang juga Dirut Bank BRI mengatakan segmen yang akan menjadi prioritas pengucuran kredit ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan perincian, sektor pangan dan pendukung serta distribusinya, sektor pariwisata termasuk transportasi, juga sektor perumahan dan konstruksi. Pembagian fokus segmen dilakukan pihak bank.
Dirut Bank BNI Herry Sidharta mengatakan pihaknya fokus pada pemberian stimulus untuk sektor padat karya. Sasarannya ialah wilayah yang sudah dalam kategori zona hijau dan telah dilakukan pembukaan bidang ekonomi secara bertahap. “Semoga kita bisa speed-up dan ekonomi bisa pulih kembali. Pengusaha juga sudah menunggu.”
Dirut Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan telah siap masuk ke semua sektor ekonomi untuk menyalurkan kredit usaha. “Kami akan masuk ke korporasi, dan juga UMKM, meski fokus kami di korporasi. Beberapa selected korporasi juga akan kami bantu untuk pembiayaan agar bisa pulih kembali.”
Dirut Bank BTN Pahala Mansury mengatakan berkomitmen menyalurkan kredit untuk KPR serta kredit lain di sektor perumahan.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengharapkan proses restrukturasi kredit
untuk pelaku usaha dipercepat. “Kami menunggu, semoga bisa lebih cepat prosesnya untuk restrukturasi kredit atau modal penambahan kerja baru.”
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta konsolidasi pemberdayaan UMKM melalui kebijakan satu pintu harus segera direalisasikan. Hal itu dilakukan agar pendataan serta pemberdayaannya fokus pada satu pintu dan tidak tersebar di banyak kementerian/lembaga. (Hld/Che/X-10)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved