Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK-BANK besar yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen melakukan ekspansi kredit hingga Rp90 triliun.
Itu sebagai respons atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nilai uang negara yang dianggarkan pada bank-bank tersebut mencapai Rp30 triliun.
“Kami sudah siap dan berkomitmen untuk meleverage (meningkatkan) penempatan dana pemerintah tersebut sebanyak tiga kali lipat,” ujar Ketua Himbara Sunarso dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Menurut Sunarso, empat bank BUMN anggota Himbara, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, telah menerima penempatan dana dari pemerintah tersebut. Dalam waktu 3 bulan, keempat bank itu diharuskan melakukan ekspansi kredit sebanyak minimal Rp90 triliun.
Sunarso yang juga Dirut Bank BRI mengatakan segmen yang akan menjadi prioritas pengucuran kredit ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan perincian, sektor pangan dan pendukung serta distribusinya, sektor pariwisata termasuk transportasi, juga sektor perumahan dan konstruksi. Pembagian fokus segmen dilakukan pihak bank.
Dirut Bank BNI Herry Sidharta mengatakan pihaknya fokus pada pemberian stimulus untuk sektor padat karya. Sasarannya ialah wilayah yang sudah dalam kategori zona hijau dan telah dilakukan pembukaan bidang ekonomi secara bertahap. “Semoga kita bisa speed-up dan ekonomi bisa pulih kembali. Pengusaha juga sudah menunggu.”
Dirut Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan telah siap masuk ke semua sektor ekonomi untuk menyalurkan kredit usaha. “Kami akan masuk ke korporasi, dan juga UMKM, meski fokus kami di korporasi. Beberapa selected korporasi juga akan kami bantu untuk pembiayaan agar bisa pulih kembali.”
Dirut Bank BTN Pahala Mansury mengatakan berkomitmen menyalurkan kredit untuk KPR serta kredit lain di sektor perumahan.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengharapkan proses restrukturasi kredit
untuk pelaku usaha dipercepat. “Kami menunggu, semoga bisa lebih cepat prosesnya untuk restrukturasi kredit atau modal penambahan kerja baru.”
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta konsolidasi pemberdayaan UMKM melalui kebijakan satu pintu harus segera direalisasikan. Hal itu dilakukan agar pendataan serta pemberdayaannya fokus pada satu pintu dan tidak tersebar di banyak kementerian/lembaga. (Hld/Che/X-10)
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved