Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK-BANK besar yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen melakukan ekspansi kredit hingga Rp90 triliun.
Itu sebagai respons atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nilai uang negara yang dianggarkan pada bank-bank tersebut mencapai Rp30 triliun.
“Kami sudah siap dan berkomitmen untuk meleverage (meningkatkan) penempatan dana pemerintah tersebut sebanyak tiga kali lipat,” ujar Ketua Himbara Sunarso dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Menurut Sunarso, empat bank BUMN anggota Himbara, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, telah menerima penempatan dana dari pemerintah tersebut. Dalam waktu 3 bulan, keempat bank itu diharuskan melakukan ekspansi kredit sebanyak minimal Rp90 triliun.
Sunarso yang juga Dirut Bank BRI mengatakan segmen yang akan menjadi prioritas pengucuran kredit ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan perincian, sektor pangan dan pendukung serta distribusinya, sektor pariwisata termasuk transportasi, juga sektor perumahan dan konstruksi. Pembagian fokus segmen dilakukan pihak bank.
Dirut Bank BNI Herry Sidharta mengatakan pihaknya fokus pada pemberian stimulus untuk sektor padat karya. Sasarannya ialah wilayah yang sudah dalam kategori zona hijau dan telah dilakukan pembukaan bidang ekonomi secara bertahap. “Semoga kita bisa speed-up dan ekonomi bisa pulih kembali. Pengusaha juga sudah menunggu.”
Dirut Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan telah siap masuk ke semua sektor ekonomi untuk menyalurkan kredit usaha. “Kami akan masuk ke korporasi, dan juga UMKM, meski fokus kami di korporasi. Beberapa selected korporasi juga akan kami bantu untuk pembiayaan agar bisa pulih kembali.”
Dirut Bank BTN Pahala Mansury mengatakan berkomitmen menyalurkan kredit untuk KPR serta kredit lain di sektor perumahan.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengharapkan proses restrukturasi kredit
untuk pelaku usaha dipercepat. “Kami menunggu, semoga bisa lebih cepat prosesnya untuk restrukturasi kredit atau modal penambahan kerja baru.”
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta konsolidasi pemberdayaan UMKM melalui kebijakan satu pintu harus segera direalisasikan. Hal itu dilakukan agar pendataan serta pemberdayaannya fokus pada satu pintu dan tidak tersebar di banyak kementerian/lembaga. (Hld/Che/X-10)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved