Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK-BANK besar yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen melakukan ekspansi kredit hingga Rp90 triliun.
Itu sebagai respons atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nilai uang negara yang dianggarkan pada bank-bank tersebut mencapai Rp30 triliun.
“Kami sudah siap dan berkomitmen untuk meleverage (meningkatkan) penempatan dana pemerintah tersebut sebanyak tiga kali lipat,” ujar Ketua Himbara Sunarso dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Menurut Sunarso, empat bank BUMN anggota Himbara, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, telah menerima penempatan dana dari pemerintah tersebut. Dalam waktu 3 bulan, keempat bank itu diharuskan melakukan ekspansi kredit sebanyak minimal Rp90 triliun.
Sunarso yang juga Dirut Bank BRI mengatakan segmen yang akan menjadi prioritas pengucuran kredit ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan perincian, sektor pangan dan pendukung serta distribusinya, sektor pariwisata termasuk transportasi, juga sektor perumahan dan konstruksi. Pembagian fokus segmen dilakukan pihak bank.
Dirut Bank BNI Herry Sidharta mengatakan pihaknya fokus pada pemberian stimulus untuk sektor padat karya. Sasarannya ialah wilayah yang sudah dalam kategori zona hijau dan telah dilakukan pembukaan bidang ekonomi secara bertahap. “Semoga kita bisa speed-up dan ekonomi bisa pulih kembali. Pengusaha juga sudah menunggu.”
Dirut Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan telah siap masuk ke semua sektor ekonomi untuk menyalurkan kredit usaha. “Kami akan masuk ke korporasi, dan juga UMKM, meski fokus kami di korporasi. Beberapa selected korporasi juga akan kami bantu untuk pembiayaan agar bisa pulih kembali.”
Dirut Bank BTN Pahala Mansury mengatakan berkomitmen menyalurkan kredit untuk KPR serta kredit lain di sektor perumahan.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengharapkan proses restrukturasi kredit
untuk pelaku usaha dipercepat. “Kami menunggu, semoga bisa lebih cepat prosesnya untuk restrukturasi kredit atau modal penambahan kerja baru.”
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta konsolidasi pemberdayaan UMKM melalui kebijakan satu pintu harus segera direalisasikan. Hal itu dilakukan agar pendataan serta pemberdayaannya fokus pada satu pintu dan tidak tersebar di banyak kementerian/lembaga. (Hld/Che/X-10)
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, berpartisipasi dari tahun ke tahun dalam Program Mudik Bersama BUMN.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved