Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurut Bahtiar, suatu wilayah yang ingin menjadi daerah pemekaran atau desa baru harus melalui proses yang tidak instan dan memakan waktu yang cukup lama.
Kemendagri pun ingin menyerap semua masukan untuk proses revisi UU tersebut termasuk dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Jenderal Otomoni Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan revisi itu dilakukan agar pengawas bisa menemukan fakta yang jelas di lapangan
Akmal menjelaskan perbedaan pandangan mengenai total anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 bisa segera tuntas jika kedua pihak saling memahami.
"Tim investigasi Kemendagri sudah turun ke lapangan. Tim dari Kemendagri berkoodinasi dengan polada dan polres setempat. Jumlahnya masih menunggu tim lapangan," kata Akmal Malik
Mendagri menegaskan, jika ada pemda yang melakukan kerja sama dengan ormas melalui jalur pembinaan, bentuk kerja sama itu tidak boleh merugikan kepentingan pengusaha.
Tito mengatakan, jika ada pemda yang melakukan kerja sama dengan ormas melalui jalur pembinaan maka bentuk kerja sama tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pengusaha.
Mendagri menghimbau agar gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah.
Jika tidak, lima daerah tersebut dikhawatirkan akan mengalami kendala dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada nantinya.
Menurutnya, PP Nomor 18 Tahun 2016 kurang efektif sepeti macan ompong. Namun, bila sekarang inspektorat dinaikan posisinya satu tingkat ke atas kepala daerah akan lebih baik.
Insp[ektorat diharapkanĀ dapat lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah
Ia mengatakan perbedaan pandang antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hambatan utama dari pelaksanaan pembangunan.
Jajaran Kementeroan Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan turun langsung untuk memastikan hal itu teralisasi di semua pemerintah daerah.
Kampanye pencegahan stunting erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional karena berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas.
Tujuan penyamaan persepsi dan sinkronisasi tersebut, kata Mendagri agar program pembangunan seluruh daerah mendasarkan pada program prioritas nasional.
Tito yang pernah menjabat Kapolri, menambahkan bahwa tugas kepolisian selaku penegak hukum di negara multikultural seperti Indonesia tidaklah mudah.
Tito menjelaskan Kapolri harus siap mengurusi 450 ribu petugas di internal kepolisian. Sementara secara ekternal terdapat 34 Polda, 500 Polres, dan hampir 5.000 Polsek di seluruh Indonesia.
Budaya kekerasan harus dihilangkan karena tidak ada gunanya dan hanya ajang balas dendam
Kemendagri akan undang seluruh kepala daerah untuk sinkronisasi pengawasan supaya tak ada penyimpangan anggaran.
"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved