Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Dalam Negeri memonitor jalannya pelayanan terhadap masyarakat di Wamena usai kerusuhan.
Kesbangpol merupakan simpul dari Kementerian Dalam Negeri di seluruh tingkatan pemerintahan dan memiliki tugas untuk memastikan nilai-nilai Pancasila berjalan.
Moktar mengatakan pelantikan seharusnya digelar setelah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 menunjukkan 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Berdasarkan data Kemendagri, dalam kurun 2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus hukum yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah.
"Banyak faktor penyebabnya, padahal kami terus ingatkan dalam berbagai kesempatan agar kepala daerah menghindari area rawan korupsi," kata Bahtiar
Tjahjo mengaku telah mengingatkan kepada para kepala daerah agar selalu cermat dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM (Menkum-HAM).
Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.
Penyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019.
Tersangka ialah peretas sekaligus aktivis pengubah tampilan situs yang kerap kali mengutarakan rasa ketidakpuasan terhadap situasi politik dengan memanfaatkan kerentanan suatu keamanan
Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapantahapan
Inovasi yang dilakukan lima provinsi ini hendaknya dihimpun Kemendagri dan dijadikan sistem standar pencegahan korupsi untuk diterapkan di tiap-tiap kabupaten dan kota.
Kepala daerah yang berintegritas membuat APIP dapat menjalankan pengawasan secara objektif dan independen. Integritas kepala daerah kunci dari pengawasan itu sendiri.
Tata kelola pemerintahan di daerah harus akuntabel, responsif dan cekatan dalam menghadapi tantangan.
Tjahjo pun mengakui bahwa Inspektorat daerah di bawah Kemendagri masih belum berjalan optimal dalam melakukan pengawasan.
Ada 20%-30% usulan tata tertib yang harus direvisi DPRD DKI Jakarta sebelum disahkan dalam sidang paripurna.
Kemendagri telah meminta kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan BSSN untuk mengungkap dan menangkap pelaku.
Tjahjo menegaskan, sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya, kepala daerah harus menunjukkan empati dan melakukan upaya antisipasi agar masyarakat di daerahnya bisa menikmati udara bersih.
Pemda harus mengalokasikan anggaran pencegahan karhutla bagi daerah yang kerap terdampak bencana tersebut
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved