Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) meningkatkan pengawasan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila di seluruh lingkungan kerja tingkat nasional maupun daerah. Itu melalui pembumian nilai-nilai dasar negara dalam setiap kewenangan dan fungsinya.
"Mencermati gelagat perkembangan tantangan yang paling berat adalah radikalisme dan terorisme. Cukup merisaukan dan mengkhawatirkan kita, karena ini ancaman setelah 74 tahun kita merdeka. Musuh utama kita adalah radikalisme dan terorisme ini harus kita lawan, Kesbangpol tolong cermati dan monitor hal ini,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional bertajuk Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut dia, Kesbangpol merupakan simpul dari Kementerian Dalam Negeri di seluruh tingkatan pemerintahan dan memiliki tugas untuk memastikan nilai-nilai Pancasila berjalan. Terlebih kunci stabilitas daerah dan nasional itu ada pada Kesbangpol, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupan/Kota.
Baca juga: Peran Pemerintah Daerah sebagai Kunci Demokrasi
Strategisnya kedudukan Kesbangpol dalam stabilitas keamanan tersebut, membuat Kesbangpol diharapkan turut mencermati dinamika dan perkembangan yang ada serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa.
Termasuk juga, Kesbangpol dapat mengambil peranan dalam memberantas narkoba yang mengancam generasi bangsa.
“Tantangan yang kedua adalah masalah Narkoba, ini juga sama bahwa Kesbangpol juga punya tanggungjawab untuk memberantas masalah ini, terutama yang mengancam generasi yang akan datang,” tegasnya.
Ditambahkannya, dalam hal membumikan Pancasila, Kesbangpol diminta bersinergi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya, termasuk dalam mencermati dinamika dan persoalan yang ada.
“Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bernegara ini kemudian fungsi Kesbangpol di seluruh Provinsi dan Kabupatan/Kota dalam membumikan Pancasila ini termasuk untuk mendeteksi dini gelagat dinamika persoalan bangsa,” pungkasnya. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved