Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo. Tito diinstruksikan untuk menertibkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang saling tumpang tindih.
Jokowi mengatakan, Indonesia, saat ini, memiliki terlalu banyak regulasi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang kerap meminta para menteri dan kepala daerah memangkas aturan dan regulasi yang menghambat investasi maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Mendagri tolong digarisbawahi, Perda, Pergub, Perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).
Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Ada Dua Fokus Tito sebagai Mendagri
Jokowi pun meminta seluruh menterinya untuk segera mengumpulkan aturan dan regulasi-regulasi yang menghambat itu. Nantinya, ia akan menggelar rapat dalam waktu dua pekan ke depan.
Kemudian, di sisi lain, Jokowi mengingatkan, tujuan utama pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Sebab, menurut mantan Wali Kota Solo itu, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.
"Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten kota, yang tidak mengerti masalah ini. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang sebaik-baiknya. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," tegas dia. (OL-2)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved