Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo. Tito diinstruksikan untuk menertibkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang saling tumpang tindih.
Jokowi mengatakan, Indonesia, saat ini, memiliki terlalu banyak regulasi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang kerap meminta para menteri dan kepala daerah memangkas aturan dan regulasi yang menghambat investasi maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Mendagri tolong digarisbawahi, Perda, Pergub, Perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).
Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Ada Dua Fokus Tito sebagai Mendagri
Jokowi pun meminta seluruh menterinya untuk segera mengumpulkan aturan dan regulasi-regulasi yang menghambat itu. Nantinya, ia akan menggelar rapat dalam waktu dua pekan ke depan.
Kemudian, di sisi lain, Jokowi mengingatkan, tujuan utama pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Sebab, menurut mantan Wali Kota Solo itu, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.
"Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten kota, yang tidak mengerti masalah ini. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang sebaik-baiknya. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," tegas dia. (OL-2)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved