Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sering mengingatkan kepala daerah untuk tidak terjerumus ke dalam ranah pelanggaran tindak pidana korupsi. Itu termasuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk sosialisasi dan pencegahan rasuah.
"Saya sebagai Menteri Dalam Negeri, sebagai kepala Badan Perbatasan dan selama sebulan sebagai pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM sudah terus mengingatkan jajaran untuk menjauhi tindak pidana korupsi," tegasnya usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada penyelenggara negara bersama KPK di semua provinsi terkhusus area rawan korupsi. Terkhusus itu dalam tahapan perencanaan anggaran, potensi monopoli proyek, pembelian barang dan pengisian jabatan.
"Juga mengingatkan supaya berhati-hati terhadap masalah dana hibah dan bansos, hati-hati terhadap retribusi dan pajak," katanya.
Baca juga: Pasca-OTT, Wali Kota Medan Tiba di KPK
Bahkan, ia berharap Bupati Indramayu menjadi yang terakhir terlibat korupsi.
"Sayangnya tadi pagi masih ada satu lagi Wali Kota Medan tertangkap OTT KPK. Namun semuanya kembali pada diri masing-masing meskipun saya selalu meminta semuanya bekerja transparan dan untuk yang sudah tertangkap tentunya KPK memiliki bukti kuat dan kami akan mengeluarkan surat untuk pengisian jabatan supaya tidak ada kekosongan jabatan seperti yang sudah dilakukan di Indramayu," pungkasnya.(OL-5)
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved