Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sering mengingatkan kepala daerah untuk tidak terjerumus ke dalam ranah pelanggaran tindak pidana korupsi. Itu termasuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk sosialisasi dan pencegahan rasuah.
"Saya sebagai Menteri Dalam Negeri, sebagai kepala Badan Perbatasan dan selama sebulan sebagai pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM sudah terus mengingatkan jajaran untuk menjauhi tindak pidana korupsi," tegasnya usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada penyelenggara negara bersama KPK di semua provinsi terkhusus area rawan korupsi. Terkhusus itu dalam tahapan perencanaan anggaran, potensi monopoli proyek, pembelian barang dan pengisian jabatan.
"Juga mengingatkan supaya berhati-hati terhadap masalah dana hibah dan bansos, hati-hati terhadap retribusi dan pajak," katanya.
Baca juga: Pasca-OTT, Wali Kota Medan Tiba di KPK
Bahkan, ia berharap Bupati Indramayu menjadi yang terakhir terlibat korupsi.
"Sayangnya tadi pagi masih ada satu lagi Wali Kota Medan tertangkap OTT KPK. Namun semuanya kembali pada diri masing-masing meskipun saya selalu meminta semuanya bekerja transparan dan untuk yang sudah tertangkap tentunya KPK memiliki bukti kuat dan kami akan mengeluarkan surat untuk pengisian jabatan supaya tidak ada kekosongan jabatan seperti yang sudah dilakukan di Indramayu," pungkasnya.(OL-5)
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved