Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Pemerintahan dari Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan berpendapat nahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah melakukan antisipasi dengan memberikan penekanan terhadap menjaga stabilitas politik dan keamanan kepada jajarannya.
"Saya melihat ini suatu langkah untuk antisipasi, beliau kan dari aparat keamanan, beliau paham lah soal itu," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (24/10).
Selain latar belakangnya dari Kepolisian, kata dia, Tito juga melihat bagaimana situasi dan kondisi di daerah yang cenderung bergejolak beberapa waktu lalu, seperti di Papua. Maka itu, stabilitas politik dan keamanan menjadi fokus Tito di awal masa jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024.
"Ini juga mungkin wanti-wanti bahwa daerah lain jangan sampai timbul perkara ketidakstabilan sehingga mengganggu keamanan, ketentraman," ucapnya.
Kalau stabilitas politik goyang, kata dia, keamanan tidak akan tercipta. Jika keamanan tidak tercipta, lanjut dia, pembangunan kemudian akan terganggu.
"Tugas (menjaga stabilitas politik dan keamanan) itu jangan sampai lepas, karena kalau stabilitas politik dan keamanan terganggu, itu efeknya sangat serius kepada kehidupan masyarakat di daerah. Saya kira ini mungkin untuk awal bagus juga," tandasnya. (OL-8)
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Idham bersama Tito telah lama melakukan kerja sama ketika mereka terlibat satuan tugas khusus penanganan peristiwa teror bom Bali II, 2005 .
“Meski hanya ada satu calon Kapolri yang diajukan Presiden, fit and proper tes tetap akan dilaksanakan untuk mengetahui visi calon Kapolri,” ujar Puan.
Idham Azis juga menjadi salah satu tokoh reformasi promoter (profesional, modern dan terpecayan) birokrasi Polri di bawah kepemimpinan Tito.
Rencananya, pekan depan, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut akan menjalankan fit and proper test.
Presiden juga telah mengajukan melalui surat keputusan itu ke DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved