Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Komisi III DPR RI segera menindaklanjuti surat presiden tentang pencalonan Komjen Idham Aziz sebagai Kapolri menggantikan Jendral Tito Karnavian.
“Segera lakukan proses fit and proper tes,” jelas Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/10).
Puan menyatakan penegasan itu menanggapi surat Presiden Jokowi tertanggal 20 oktober yang meminta persetujuan DPR terhadap rencana pengangkatan Komjen Idham Aziz sebagai Kapolri. Dalam surat itu disebut, Komjen Idham Aziz yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kapolri. Idham diusulkan menggantikan Jenderal Tito Karnavian yang saat ini sudah menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurut Puan, persetujuan DPR itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Meski hanya ada satu calon Kapolri yang diajukan Presiden, fit and proper tes tetap akan dilaksanakan untuk mengetahui visi calon Kapolri,” ujar Puan.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan, Komjen Idham Aziz cukup mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk memimpin Polri.
"(Komjen Idham Aziz) Beliau kompeten dalam mengemban jabatan tersebut," kata Azis. (OL-8)
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
Idham bersama Tito telah lama melakukan kerja sama ketika mereka terlibat satuan tugas khusus penanganan peristiwa teror bom Bali II, 2005 .
Selain latar belakangnya dari Kepolisian, kata dia, Tito juga melihat bagaimana situasi dan kondisi di daerah yang cenderung bergejolak beberapa waktu lalu, seperti di Papua.
Idham Azis juga menjadi salah satu tokoh reformasi promoter (profesional, modern dan terpecayan) birokrasi Polri di bawah kepemimpinan Tito.
Rencananya, pekan depan, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut akan menjalankan fit and proper test.
Presiden juga telah mengajukan melalui surat keputusan itu ke DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved