Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Pusat Pemerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, pembahasan mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan dibicarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secepatnya.
"Ya nanti dibicarakan dengan Kemenkeu, Kementerian, dan lembaga terkait. Pak Mendagri tekankan pentingnya sinkronisasi program nasional dan daerah," kata Bahtiar saat dihubungi, Minggu (27/10).
Sayangnya, Bahtiar tidak merinci pembahasan yang dibahas secara detail, karena hal itu harus di bicarakan terlebih dahulul. Namun, pokok yang terpenting ialah terkait lapangan kerja di Papua dan Papua Barat.
"APBD harus diarahkan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk peningkatan keterampilan dalam bekerja menghasilkan produk-produk," ujar Bahtiar.
Bahtiar menegaskan bahwa pembahasan otsus Papua akan berfokus pada pentingnya pendidikan vokasi dan balai-balai latihan kerja. Serta peningkatan kualitas kesehatan.
Baca juga :DPR-Pemerintah Akan Bahas Implemenstasi Dana Otsus Papua
"Mengenai teknisnya Ditjen keuangan daerah akan segera tindak lanjuti arahan mendagri, ya semua gagasan bapak menteri akan ditindak lanjuti oleh jajaran Eselon 1 kemendagri sesuai tupoksi," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana Otsus Papua cukup besar dan mampu untuk membiayai program pemerintah daerah di Papua namun harus tepat sasaran.
Oleh karenanya, ia meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.
“Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Tito. (OL-7)
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved