Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Pemerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, pembahasan mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan dibicarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secepatnya.
"Ya nanti dibicarakan dengan Kemenkeu, Kementerian, dan lembaga terkait. Pak Mendagri tekankan pentingnya sinkronisasi program nasional dan daerah," kata Bahtiar saat dihubungi, Minggu (27/10).
Sayangnya, Bahtiar tidak merinci pembahasan yang dibahas secara detail, karena hal itu harus di bicarakan terlebih dahulul. Namun, pokok yang terpenting ialah terkait lapangan kerja di Papua dan Papua Barat.
"APBD harus diarahkan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk peningkatan keterampilan dalam bekerja menghasilkan produk-produk," ujar Bahtiar.
Bahtiar menegaskan bahwa pembahasan otsus Papua akan berfokus pada pentingnya pendidikan vokasi dan balai-balai latihan kerja. Serta peningkatan kualitas kesehatan.
Baca juga :DPR-Pemerintah Akan Bahas Implemenstasi Dana Otsus Papua
"Mengenai teknisnya Ditjen keuangan daerah akan segera tindak lanjuti arahan mendagri, ya semua gagasan bapak menteri akan ditindak lanjuti oleh jajaran Eselon 1 kemendagri sesuai tupoksi," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana Otsus Papua cukup besar dan mampu untuk membiayai program pemerintah daerah di Papua namun harus tepat sasaran.
Oleh karenanya, ia meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.
“Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Tito. (OL-7)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved