Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pelayanan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat di Kota Wamena berangsur normal. Meskipun dilakukan di Kodim serta Polres setempat namun roda pemerintahan telah kembali berputar.
"Pemerintahan di Wamena jalan terus sudak tidak ada masalah," kata Tjahjo ditemui usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri memonitor jalannya pelayanan terhadap masyarakat di Wamena usai kerusuhan. Hasilnya cukup menggembirakan karena sudah berjalan baik meskipun terkendala sarana yang memadai.
"Sejauh ini pelayanan publik berlangsung di Kodim tapi tetap berjalan baik dan pemulihannya semakin baik. Tugas pemda berjalan meski kantor rusak tetapi bisa menggunakan kantor Kodim atau Polres," pungkasnya.
Baca juga: Mendagri Minta Kesbangpol Hadang Radikalisme dan Terorisme
Diketahui kerusuhan pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua pada Senin (23/9) lalu. Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan peserta itu berujung pada perusakan fasilitas publik hingga kantor bupati setempat.
Kerusuhan tersebut menyebabkan 32 orang meninggal dunia dan 1.500 warga pendatang harus mengungsi dari Wamena, Papua. (A-4)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Isu pendidikan juga menjadi catatan Menko Polkam, di mana terdapat aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi, spesifiknya kehadiran cabang Universitas Cenderawasih (UNCEN).
LOVE Letter for Wamena, mengungkapkan kecintaan Desainer Didiet Maulana atas indahnya banyak hal menarik di Wamena, Papua. Kemudian ia pun menuangkan keindahan tersebut
Hutama Karya segera bangun jalan Trans Papua
Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, konsep dasar pengusulan metode tersebut sebagai masukan yang berupaya restorasi ekosistem gambut.
Komnas HAM mendesak komponen pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengelola informasi apapun yang beredar serta melakukan upaya penegakan hukum
Jika konflik-konflik yang latar belakang sosial seperti dalam kasus Wamena ini tidak direspon secara cepat dan bijaksana, maka problem hak asasi manusia di Papua juga akan semakin rumit
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved