Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pelayanan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat di Kota Wamena berangsur normal. Meskipun dilakukan di Kodim serta Polres setempat namun roda pemerintahan telah kembali berputar.
"Pemerintahan di Wamena jalan terus sudak tidak ada masalah," kata Tjahjo ditemui usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri memonitor jalannya pelayanan terhadap masyarakat di Wamena usai kerusuhan. Hasilnya cukup menggembirakan karena sudah berjalan baik meskipun terkendala sarana yang memadai.
"Sejauh ini pelayanan publik berlangsung di Kodim tapi tetap berjalan baik dan pemulihannya semakin baik. Tugas pemda berjalan meski kantor rusak tetapi bisa menggunakan kantor Kodim atau Polres," pungkasnya.
Baca juga: Mendagri Minta Kesbangpol Hadang Radikalisme dan Terorisme
Diketahui kerusuhan pecah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua pada Senin (23/9) lalu. Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan peserta itu berujung pada perusakan fasilitas publik hingga kantor bupati setempat.
Kerusuhan tersebut menyebabkan 32 orang meninggal dunia dan 1.500 warga pendatang harus mengungsi dari Wamena, Papua. (A-4)
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
LOVE Letter for Wamena, mengungkapkan kecintaan Desainer Didiet Maulana atas indahnya banyak hal menarik di Wamena, Papua. Kemudian ia pun menuangkan keindahan tersebut
Hutama Karya segera bangun jalan Trans Papua
Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, konsep dasar pengusulan metode tersebut sebagai masukan yang berupaya restorasi ekosistem gambut.
Komnas HAM mendesak komponen pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengelola informasi apapun yang beredar serta melakukan upaya penegakan hukum
Jika konflik-konflik yang latar belakang sosial seperti dalam kasus Wamena ini tidak direspon secara cepat dan bijaksana, maka problem hak asasi manusia di Papua juga akan semakin rumit
Menurut Elpius, kasus Wamena berdarah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus diusut tuntas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved