Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak komponen pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengelola informasi apapun yang beredar serta melakukan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip HAM di Papua.
Komponen pemerintah yang dimaksud adalah Kominfo, Kapolri, Panglima TNI, para Kapolda di Papua, para Kapolres, hingga Pangdam XVII Cenderawasih.
Hal ini sebagai upaya rekomendasi dari Komnas HAM yang memperoleh informasi terkait peristiwa kerusuhan di Kampung Sinakma Atas, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada (23/2).
Baca juga: Buntut Kasus Wamena, Komnas HAM Dorong Dialog Antarwarga di Papua
Peristiwa ini diduga dipicu adanya isu penculikan anak yang dilakukan dua orang masyarakat pendatang terhadap seorang anak perempuan asli Papua. Kerusuhan ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka dan kerugian materil lainnya.
Merespon peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran HAM ini, Komnas HAM RI melakukan Pemantauan sesuai amanat Pasal 89 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Baca juga: Tokoh Muda Papua Dorong Proses Hukum Kasus Wamena
"Komnas HAM RI mendorong Kominfo, Para Kapolda di Papua, serta para Kapolres agar dapat mengelola informasi yang beredar di berbagai media terkait isu penculikan anak serta informasi yang mengarah pada sentimen dan siar kebencian antara masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang yang dapat mengancam situasi keamanan dan ketertiban umum, khususnya di Wamena dan di Papua umumnya. Kemudian, penegakan hukum secara menyeluruh baik terhadap tindakan anggota kepolisian maupun tindakan warga sipil," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro pada konferensi pers Kamis (6/4).
Komnas HAM juga meminta Pangdam XVII Cenderawasih untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindakan anggota TNI sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kami meminta Pangdam XVII Cenderawasih melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindakan anggota TNI sesuai mekanisme hukum formal yang berlaku yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip HAM. Kami juga mendorong Panglima TNI dan Kapolri melakukan supervisi dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang melibatkan anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena pada 23 Februari 2023," tambahnya.
Komnas HAM juga meminta pemerintah daerah tidak pasif dalam melakukan sosialisasi pendidikan hukum kepada masyarakat dan gesit mencari solusi atas akar masalah di Papua.
"Komnas HAM RI meminta pemerintah daerah berperan aktif untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang pendidikan hukum bagi masyarakat dan mendorong adanya rekonsiliasi antar warga demi keberlangsungan hidup bersama yang damai dan harmonis. Kemudian, pemerintah harus mencari solusi atas akar masalah di Papua khususnya di Wamena dan selanjutnya mengupayakan penyelesaiannya sebagai bagian dari solusi untuk perbaikan kondisi HAM yang lebih baik," pungkas Atnike.
Paling utama, Komnas HAM meminta seluruh pihak untuk menjaga situasi HAM di Papua serta khususnya di Kabupaten Jayawijaya. (MGN/Z-7)
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Gedung Putih menegaskan akan menyelidiki siapa dalang dibalik pemberontakan di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
Sebanyak 56 narapidana dari Lapas Narkotika Muara Beliti yang berbuat kerusuhan dipindahkan ke Lapas dengan pengamanan super maksimum di Pulau Nusakambangan.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
1 Mei diperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day. Hari tersebut adalah sebuah peringatan atas solidaritas pekerja yang merujuk pada peristiwa kerusuhan Haymarket
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved