Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TOKOH muda Papua Elpius Hugi meminta supaya penyelesaian kasus Wamena berdarah melalui proses hukum adat tidak meniadakan proses hukum positif.
Menurutnya, hukum adat wilayah Papua Pegunungan terkait dengan kompensasi berupa 'bayar kepala' kepada para korban yang dibayarkan sesuai dengan permintaan korban tidak berarti proses hukum terhadap pelaku tidak dilakukan.
"Kami mengutuk keras peristiwa ini dan duka cita mendalam kami sampaikan pada keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang terluka. Kami mendorong agar kasus ini harus diusut tuntas, dan proses hukumnya harus dilakukan baik menurut hukum adat maupun hukum nasional," ungkap Elpius Hugi kepada wartawan, Sabtu (4/3).
Menurut Elpius, kasus Wamena berdarah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus diusut tuntas.
"Kami dorong Komnas (Komisi Nasional) HAM untuk turun lakukan investigasi total, siapa aktor-aktornya harus bertanggung jawab. Dan kami tidak ingin ada anggapan bahwa daerah kami rawan konflik," ucap Elpius.
Baca juga: Pembangunan IKN Hadirkan Peluang Usaha bagi Generasi Muda
Ia ingatkan juga, pemicu kasus Wamena yang bersumber dari isu penculikan anak sebenarnya karena ada trauma masa lalu pada anak-anak Papua yang pada masa Orde Baru banyak diculik dan saat mereka di luar Papua dimasukkan dalam pesantren.
"Artinya bicara penculikan anak seakan membangkitkan trauma masa lalu itu. Apalagi beberapa waktu terakhir ada rentetan kejadiannya di Sorong, Jayapura, dan kota yang lain. Jadi ini menjadi trauma bagi kami orang Papua," tukasnya.
Kepala Biro Protokol dan Humas Provinsi Papua tersebut menegaskan pemerintah bisa memfasilitasi atau melakukan mediasi kedua belah pihak yang bertikai dalam bentuk yang lain.
"Dan ingat bahwa urusan kompensasi jangan sampai jadi anggapan terjadi pembiaran kepada para pelaku seenaknya akan melakukan tindakan yang sama di kemudian hari dan pandangan pihak luar bahwa Wamena dipandang daerah rawan konflik," kata Elpius.
Apa yang terjadi di Wamena dengan korban meninggal dunia sebanyak 10 orang tersebut adalah luka bagi orang Papua dan jadi sorotan bukan saja nasional tetapi juga nasional.
"Jadi kami harapkan betul ada keseriusan mengusut tuntas kasus ini. Jangan anggap enteng dan siapa pun aktornya harus diungkap seterang-terangnya," pungkasnya. (OL-16)
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Pentingnya penanganan isu-isu HAM yang berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.
Mereka menyatakan siap adu argumentasi dengan capres nomor urut dua, Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM masa lalu.
Mereka mengingatkan maasyarakat agar tidak melupakan kasus-kasus HAM masa lal
Pasalnya, sudah tiga kali Prabowo Subianto lolos uji verifikasi kontestasi pemilihan presiden
Amnesty International Indonesia meminta KPU memasukkan isu hak asasi manusia (HAM) dalam rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024.
Johan Budi mengungkapkan ada beberapa kasus Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK tidak terlihat. Begitu juga kasus penganiayaan okunum Paspampres terhadap warga Aceh hingga tewas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved