Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Ikatan Aktivis 98, Immanuel Ebenezer menyebut tudingan negatif terhadap capres Prabowo Subianto sebagai pelaku pelanggaran HAM sudah kedaluwarsa.
Baca juga: TKN Pastikan Prabowo Siap Berlaga di Debat Perdana Pilpres 2024
Pasalnya, sudah tiga kali Prabowo Subianto lolos uji verifikasi kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
Artinya, kata Immanuel, sudah cukup membuktikan Prabowo Subianto bersih dari pelanggaran hukum apalagi pelanggaran HAM.
"Jika ingin ditelusuri pihak-pihak yang dianggap dirugikan dalam kejadian 98 itu, mayoritas sudah berada dalam barisan Prabowo Subianto." katanya lewat keetrangan yang diterima, Senin (11/12).
Baca juga: Anak Ganjar Pastikan Tak Terjun ke Politik Bila Ayahnya Masih Berpolitik
Jika para pendukung penegakan HAM di Indonesia serius, ia menantang untuk menuntut pasangan calon lain untuk juga berani mengambil sikap dalam menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, seperti peristiwa 27 Juli 1996.
Ia pun berharap kepada masyarakat agar bisa fokus melihat gagasan-gagasan para calon pemimpinnya di Pilpres 2024 mendatang, baik itu presiden maupun legislatif.
"Karena rakyat butuh jalan menuju kesejahteraan, bukan jalan untuk terus menatap mundur ke belakang. Juga, hentikan warisan kebencian yang tidak berkesudahan. Prabowo Subianto adalah simbol rekonsiliasi dan pemersatu bangsa" pungkasnya. (P-3)
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka awal periode dengan sejumlah kebijakan yang dinilai memberi harapan di bidang hak asasi manusia (HAM)
Pentingnya penanganan isu-isu HAM yang berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.
Mereka menyatakan siap adu argumentasi dengan capres nomor urut dua, Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM masa lalu.
Mereka mengingatkan maasyarakat agar tidak melupakan kasus-kasus HAM masa lal
Amnesty International Indonesia meminta KPU memasukkan isu hak asasi manusia (HAM) dalam rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved