Buntut Kasus Wamena, Komnas HAM Dorong Dialog Antarwarga di Papua

KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mendorong adanya dialog dan interaksi sosial yang inklusif di antara masyarakat dari berbagai etnis yang tinggal di Bumi Cenderawasih. Urgensi dialog tersebut saat ini semakin dirasakan setelah kerusuhan yang terjadi di Wamena pada Kamis (23/2) lalu.

"Jika konflik-konflik yang latar belakang sosial seperti dalam kasus Wamena ini tidak direspon secara cepat dan bijaksana, maka problem hak asasi manusia di Papua juga akan semakin rumit ke depannya," kata Atnike dalam diskusi daring bertajuk Wamena Berdarah 2023: Adakah Unsur Kejahatan Kemanusiaan? pada Selasa (14/3).

Menurutnya, konflik berlatar sosial budaya merupakan salah satu pola yang terjadi di Papua. Konflik ini dapat dilakukan antarorang asli Papua maupun antara orang asli Papua dan non-Papua. Selain itu, pola konflik lainnya adalah ideologis yang menyangkut aspirasi politik seperti ingin memerdekakan diri, konflik ekonomi, maupun konflik politik.

Baca juga : Tokoh Muda Papua Dorong Proses Hukum Kasus Wamena

Peristiwa terakhir di Wamena yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, lanjut Atnike, pada dasarnya memiliki dimensi horizontal yang dipicu konflik sosial dengan isu penculikan anak perempuan oleh warga non-Papua.

"Konfliknya juga terjadi antara orang asli Papua dengan orang dari suku Batak, tetapi kemudian konflik itu berubah ketika eskalasinya semakin tinggi, ada keterlibatan aparat keamanan," jelas Atnike.

Baca juga : Asosiasi Bupati Papua Pegunungan Desak Mediasi Soal Kerusuhan Wamena

"Kemudian konflik yang terjadi memiliki dimensi vertikal, di mana di situ ada aparat negara yang hadir," sambungnya.

Komnas HAM mencatat sepanjang 2022 telah terjadi 46 peristiwa kekerasan di tanah Papua. Dari seluruh kasus, korban jiwa didominasi oleh warga sipil dengan 46 orang. Adapun Atnike menyebut korban dari pihak TNI/Polri sebanyak 13 orang, sedangkan dari kelompok sipil bersenjata berjumlah empat orang.

"Korban yang terbesar sesungguhnya adalah dari masyarakat sipil," pungkas Atnike.

Dalam acara yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan konflik senjata di Papua saat ini sulit dikendalikan. Eskalasi konflik itu, lanjutnya, memberikan pengaruh bagaimana aparat keamanan menangani peristiwa di Wamena pada Februari lalu, misalnya penggunaan senjata api.

"Itu memberikan pengaruh bagi adanya kekuatan-kekuatan berlebihan dari aparat keamanan dalam bentuk penggunaan pasukan yang terlalu banyak," jelas Usman.

Ia berpendapat, proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian di Papua juga perlu dievaluasi. Berkaca pada penanganan konflik di Wamena yang dipicu rumor penculikan anak, lanjut Usman, seharusnya aparat tidak perlu melakukan interogasi di hadapan kerumumanan warga pihak yang diduga sebagai penculik.

"Apakah konfrontasi semacam itu justru mengandung risiko bagi adanya situasi yang tidak terkendali dalam proses penegakan hukum?" tandasnya. (Z-5)