Asosiasi Bupati Papua Pegunungan Desak Mediasi Soal Kerusuhan Wamena

PROSES mediasi guna mengakhiri kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, akan disegerakan sehingga kondusivitas daerah akan terjaga. 

"Kami akan bahas persoalan ini dan meminta masyarakat untuk bersabar. Pada saatnya nanti kami akan sampaikan secara terbuka," kata Didimus Yahuli, SH., Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, sekaligus Bupati Yakuhimo, dalam keterangan persnya, Rabu (1/3/2023). 

Di hadapan ribuan warga, termasuk keluarga korban pada kerusuhan tersebut, saat proses mediasi oleh empat penjabat daerah di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yang diadakan di Lapangan Pendidikan Wamena, Jayawijaya, Selasa (28/2) kemarin, Didimus menyampaikan pernyataan.

Baca juga : Kerusuhan Wamena, Komnas HAM Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Aktif Selesaikan Masalah

Sebagai kepala daerah, ia bersama para bupati lainnya mengatakan turut berbelasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut. "Baginya, setiap nyawa manusia sangatlah berharga," katanya.

"Ke depan, peristiwa tersebut tidak boleh terulang lagi di seluruh Papua Pegunungan. Semua orang harus mengedepankan kedamaian, kasih, dan wajib menghormati umat manusia siapapun di muka bumi ini," ujar politisi Partai NasDem ini. 

Selanjutnya, Didimus meminta aparat keamanan lebih mengedepankan standar operasional prosedural (SOP) secara baik, guna menghindari jatuhnya korban jiwa dari masyarakat, seperti pada kerusuhan di Wamena tersebut.

Baca juga : Buntut Kasus Wamena, Komnas HAM Dorong Dialog Antarwarga di Papua

Disepakati pula, baik komponen masyarakat maupun keluarga korban untuk memberi rasa keadilan, maka penyelesaian insiden ini dilakukan juga dengan hukum nasional atau hukum positif, selain hukum adat. 

Hal lain, dari hasil investigasi yang dilakukan penembakan adalah oknum polisi, bukan kepolisian secara institusi.

Oleh karena itu, Didimus meminta masyarakat untuk setop menyalahkan lembaga kepolisian.

Baca juga : Pasca-Kerusuhan Wamena, DPR Nilai Kondisi Papua Tak Sesuai Fakta di Lapangan

"Polisi itu identik dengan masyarakat dan ada dalam keseharian hidup warga. Jadi, jangan hanya karena satu atau dua orang oknum, lantas institusinya dideskreditkan," pintanya. 

Terakhir, Didimus memastikan baik dirinya maupun Bupati Lanny Jaya, Bupati Nduga, Bupati Jayawijaya, dan Bupati Yahukimo, serta Penjabat Gubernur Papua Pegunungan akan memperhatikan aspirasi masyarakat soal tuntutan keluarga korban secara terukur dan rasional.

"Kami berharap masyarakat Papua Pegunungan bisa bersabar dan menunggu jawaban dari kami. Kami akan coba perjuangkan yang terbaik apa yang menjadi aspirasi warga, meski mungkin tidak bisa memuaskan secara menyeluruh," tukasnya. 

Baca juga : Rusuh Wamena, Polri: Kami Bertindak Sesuai Protap

Nantinya, lanjut Didimus, hasil rembukan dengan para bupati dan penjabat Gubernur Papua Pegunungan serta masing-masing Forkompinda akan diserahkan kepada Bupati Lanny Jaya untuk selanjutnya dikomunikasi kepada masyarakat menjembatani semua.

Proses mediasi itu selain Didimus, juga turut hadir, Pj Gubernur Papua Nikolaus Kondomo, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge, Sekda Lanny Jaya Tedien Wenda dan mantan Bupati Lanny Jaya, Beffa Yigibalom.

Dalam mediasi tersebut, secara terang-terangan, keluarga korban kerusuhan meminta penyelesaian kasus diproses secara adat.

Mereka menuntut denda adat berupa ganti rugi Rp 5 miliar dan 30 ekor babi untuk setiap korbannya dan Rp1 miliar untuk korban luka-luka. (RO/OL-09)