Kemendagri Minta Lima Daerah Segera Sepakati NPHD

KEMENTERIAN Dalam Negeri mendorong lima dari 270 pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang belum menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bermusyawarah supaya menemukan jalan tengah. Pasalnya hal itu hanya terkendala perbedaan asumsi mengenai kebutuhan pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan.

"Mari tabayun, ayo duduk bersama. hitung lagi 'cost-cost'-nya," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, (7/11).

Akmal menjelaskan perbedaan pandangan mengenai total anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 bisa segera tuntas jika kedua pihak saling memahami. Kemendagri meyakini persoalan ini bisa tuntas dalam waktu dekat.

"Pemda yakin cuma mampu segitu, tetapi KPU ndak yakin. Beda keyakinan antara KPU dan pemda. Contoh yang punya uang pemda yakin (Pilkada) cuma butuh Rp20 miliar, kata KPU tidak, ini harus Rp40-an miliar," katanya.

Menurut dia, Kemendagri pasti menurunkan tim untuk membantu menyelesaikan persoalan di daerah, termasuk soal penyelesaian NPHD tersebut. Selain itu pihaknya berupaya melakukan lobi-lobi dan membujuk pemda agar mau duduk bersama KPU untuk menyelesaikan pembahasan anggaran pilkada serentak 2020.

"Kami hanya membujuk pemdanya. Ayo dong. Kalau namanya lobi-lobi kan ada maju sedikit, mundur sedikit," pungkasnya.

Seperti yang dijelaskan KPU RI sebelumnya terdapat lima daerah yang belum meneken NPHD terkait penyelenggaraan pilkada 2020 dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada.

Kelima daerah itu, yakni Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar yang sama-sama di Provinsi Sumatra Barat, serta Simalungun (Sumatra Utara) dan Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan).

Penyebab belum ditandatanganinya NPHD di lima daerah itu lebih bersifat spesifik dan mirip sehingga bisa dikelompokkan, seperti Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar.

Di tiga kabupaten itu, persoalannya karena anggaran usulan KPU dengan anggaran yang dipatok pemda setempat memilikin "gap" yang terlalu jauh.

Berbeda dengan Kabupaten Simalungun dan Pangkajene Kepulauan yang lebih karena relasi atau komunikasi antara kepala daerah dengan penyelenggara pilkada, baik KPU maupun Bawaslu. (OL-8)