Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan selamat atas dilantiknya Jenderal Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan pula kerja sama antara Kemendagri dan Korps Bhayangkara dapat terlaksana dengan baik.
Hal itu dikemukakan Tito seusai acara pelantikan Idham di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11).
"Selamat atas pelantikannya Bapak Idham Aziz sebagai Kapolri. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pak Idham," ujar Tito melalui keterangan dari Puspen Kemendagri.
Menurut dia, mengemban tugas sebagai orang nomor satu di kepolisian bukanlah pekerjaan gampang. Banyak tugas penting yang wajib dilaksanakan, seperti mengurus 460 ribu orang di internal, 34 polda, 500 lebih polres, dan 5.000-an polsek yang tersebar di penjuru wilayah, termasuk pelaksanaan tugas pokok kamtibmas dan pelayanan kepada publik.
Tito yang pernah menjabat Kapolri, menambahkan bahwa tugas kepolisian selaku penegak hukum di negara multikultural seperti Indonesia tidaklah mudah. Maklum, banyak pekerjaan dan permasalahan yang ideologis, bahkan politis apalagi mendekati pilkada 2020 yang akan diikuti 270 daerah.
Baca juga: Ini Nasihat Tito Karnavian untuk Kapolri yang Baru
“Penegakan hukum itu tidak gampang di negara yang sangat pluralistik dan demokrasi yang cenderung bebas, jadi permasalahan ideologis dan permasalahan politis. Pilkada tahun depan di 270 daerah itu akan banyak sekali. Ksmudian permasalahan kejahatan-kejahatan konvensional, perampokan, begal, kekayaan negara ilegal loging, ilegal fishing, masalah lingkungan, kompleks sekali. Saya merasakan 3 tahun 3 bulan (sebagai Kapolri), terasa cukup berat,” katanya.
Ia berharap dengan terpilihnya Idham sebagai Kapolri maka kerja sama dan sinergi dengan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri diharapkan mampu terlaksana dengan baik, terlebih untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas di daerah.
“Karena, kan saya sebagai pembina untuk kepala daerah, ya jadi nanti di situ kita mengenal adanya Forkompinda, di mana kepala daerah adalah pimpinannya. Kita harapkan nanti ada kekompakkan di tiap-tiap daerah, misalnya Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati, Perguruan Tinggi, dan lainnya," kata Tito.
Sebagai pembina kepala daerah, imbuhnya, Mendagri tentunya akan mendorong kepala daerah untuk membangun sinergi yang bagus dengan kepolisian, TNI, Kajati, unsur perguruan tinggi, Ketua DPRD. Menurutnya, jika kompak niscaya Forkompinda daerah bakal aman-aman saja. (OL-2)
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved