Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melibatkan ibu-ibu PKK dalam kampanye program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan stunting.
"Kami akan melibatkan jaringan dari organisasi, terutama jaringan ibu-ibu, sukarelawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini," kata Tito di Jakarta, seperti dikutip Antara, Sabtu (2/11).
Pada konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait beberapa waktu lalu, Tito mengatakan program-program tersebut harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu ditegaskannya karena belum tentu masyarakat di daerah paham dan mengerti tentang stunting, termasuk kepala daerah. Jadi anggaran program ini dimasukan ke APBD untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan stunting dan pencegahannya.
Baca juga: Melirik kantin Sehat Kemenkes, Tempat Menkes Terawan Sarapan
"Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD? Mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun nonpangan. Itu akan kami lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kami akan bergerak sambil nanti evaluasi," jelasnya.
Kampanye pencegahan stunting erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional karena berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, Tito akan memastikan setiap pemerintah daerah memiliki program-program tersebut.
"Jadi, nanti kami akan libatkan jaringan yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kami akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting," katanya.
Selain itu, kata Tito, Kemendagri juga akan bekerja sama secara bertahap dengan kementerian lembaga di tingkat pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang akan lebih dahulu mendapat perhatian atau menjadi prioritas utama. (OL-2)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved