Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melibatkan ibu-ibu PKK dalam kampanye program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan stunting.
"Kami akan melibatkan jaringan dari organisasi, terutama jaringan ibu-ibu, sukarelawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini," kata Tito di Jakarta, seperti dikutip Antara, Sabtu (2/11).
Pada konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait beberapa waktu lalu, Tito mengatakan program-program tersebut harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu ditegaskannya karena belum tentu masyarakat di daerah paham dan mengerti tentang stunting, termasuk kepala daerah. Jadi anggaran program ini dimasukan ke APBD untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan stunting dan pencegahannya.
Baca juga: Melirik kantin Sehat Kemenkes, Tempat Menkes Terawan Sarapan
"Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD? Mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun nonpangan. Itu akan kami lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kami akan bergerak sambil nanti evaluasi," jelasnya.
Kampanye pencegahan stunting erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional karena berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, Tito akan memastikan setiap pemerintah daerah memiliki program-program tersebut.
"Jadi, nanti kami akan libatkan jaringan yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kami akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting," katanya.
Selain itu, kata Tito, Kemendagri juga akan bekerja sama secara bertahap dengan kementerian lembaga di tingkat pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang akan lebih dahulu mendapat perhatian atau menjadi prioritas utama. (OL-2)
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved