Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan investigasi mengenai desa fiktif yang mendapatkan manfaat dana desa. Sejauh ini baru empat dari 56 desa abal-abal yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah desa seperti jumlah penduduknya yang kurang dari laporan kepada pemerintah daerah dan pusat.
"Tim investigasi Kemendagri sudah turun ke lapangan. Tim dari Kemendagri berkoodinasi dengan polada dan polres setempat. Jumlahnya masih menunggu tim lapangan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik usai mendampingi Mendagri Tito Karnavian menerima kunjungan APPSI di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).
Baca juga: Istana Terus Kumpulkan Informasi Desa Fiktif
Menurut dia, Kemendagri telah mengantongi data sementara dari laporan desa fiktif yang berjumlah 56 desa. Namun berdasarkan penelusuran sementara desa abal-abal baru terdeteksi sebanyak empat desa.
"Infornya kan 56 ya tapi informasi yang kita dapat dari Dirjen Desa hanya empat desa. Fiktifnya karena jumlah penduduk tidak sesuai yang digambarkan (dalam laporan kepada pemerintah daerah dan pusat). Jadi bukan fiktif desanya tidak ada namun penduduknya tidak sesaui," terangnya.
Meski demikian, ia mengatakan akan menunggu hasil investigasi oleh tim Kemendagri dengan pihak kepolisian untuk mengungkap secara utuh duduk perkara desa fiktif. "Karena dasar membentuk desa tidak ada patok jumlah penduduk. Jadi yang penduduk sedikit (bisa menjadi desa) tapi ya biarlah tim yang nantinya melaporkan," pungkasnya. (OL-8)
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo menyambut baik upaya kampanye perdamaian yang diserukan pihak Iran, dan mendorong segera dihentikannya perang.
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved