Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan investigasi mengenai desa fiktif yang mendapatkan manfaat dana desa. Sejauh ini baru empat dari 56 desa abal-abal yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah desa seperti jumlah penduduknya yang kurang dari laporan kepada pemerintah daerah dan pusat.
"Tim investigasi Kemendagri sudah turun ke lapangan. Tim dari Kemendagri berkoodinasi dengan polada dan polres setempat. Jumlahnya masih menunggu tim lapangan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik usai mendampingi Mendagri Tito Karnavian menerima kunjungan APPSI di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).
Baca juga: Istana Terus Kumpulkan Informasi Desa Fiktif
Menurut dia, Kemendagri telah mengantongi data sementara dari laporan desa fiktif yang berjumlah 56 desa. Namun berdasarkan penelusuran sementara desa abal-abal baru terdeteksi sebanyak empat desa.
"Infornya kan 56 ya tapi informasi yang kita dapat dari Dirjen Desa hanya empat desa. Fiktifnya karena jumlah penduduk tidak sesuai yang digambarkan (dalam laporan kepada pemerintah daerah dan pusat). Jadi bukan fiktif desanya tidak ada namun penduduknya tidak sesaui," terangnya.
Meski demikian, ia mengatakan akan menunggu hasil investigasi oleh tim Kemendagri dengan pihak kepolisian untuk mengungkap secara utuh duduk perkara desa fiktif. "Karena dasar membentuk desa tidak ada patok jumlah penduduk. Jadi yang penduduk sedikit (bisa menjadi desa) tapi ya biarlah tim yang nantinya melaporkan," pungkasnya. (OL-8)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.
Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved