Mendagri Akan Kumpulan Kepala Daerah Selaraskan Kebijakan

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh jajaran Pemerintah Daerah memahami visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang dituangkan dalam program prioritas nasional. Untuk penyamaan persepsi dan dalam rangka harmonisasi tersebut, ia akan mengundang seluruh daerah dan pejabat terkait untuk menyamakan persepsi.

“Supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada Presiden, pada pertengahan November 2019 seluruh kepala daerah kita akan undang mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota bersama Kapolda, Kajati, Kajari, Pangdam, Dandim,” kata Tito dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (1/11).

Tujuan penyamaan persepsi dan sinkronisasi tersebut, kata dia agar program pembangunan seluruh daerah mendasarkan pada program prioritas nasional namun tetap bersandar pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Beberapa programnya seperti pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan.

"Kedua adalah membangun lapangan kerja, investasi, kemudahan membuka usaha swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Anggaran Daerah bakal Dikawal

Ia mengatakan pertemuan nantinya akan dihadiri Presiden Jokowi dan Menteri-menteri Koordinator yang akan memperjelas program prioritas nasional yang telah dicanangkan.

“Nanti pak Presiden akan menyampaikan visi-misi, sehingga seluruh kepala daerah paham visi-misinya apa, sehingga bisa masuk dalam rancangan APBD, di samping kebutuhan khas daerahnya masing-masing. Kemudian para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan semua program, lalu ada panel dan tanya jawab, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya,” jelas Tito.

Dengan demikian, diharapkan setiap unsur Pejabat Pemerintah Daerah mampu memahami secara menyeluruh terkait program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di daerah masing-masing.

“Sehingga begitu pulang ke Daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah,” pungkasnya. (OL-4)