Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KOMISI Pemberantasan Korupsi berharap agar kepala daerah benar-benar bersih dalam menggunakan anggaran dan tidak main mata untuk meraup keuntungan terkait dengan proyek daerah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sehubungan inisiatif Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran pemda. Ia mengatakan pencegahan korupsi yang sudah dilakukan selama ini akan diperkuat ke depannya.
"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu (30/10) malam.
KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah lembaga antikorupsi itu memperkuat kerja sama dengan Kemendagri. Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian bertemu dengan komisioner KPK perihal pengawasan dana transfer daerah.
Baca juga : KPK Minta Kapolri Baru Usut Tuntas Teror Bom ke Pimpinan KPK
Febri mengatakan KPK selama ini mempunyai mekanisme koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) untuk pengawasan anggaran.
KPK berharap komitmen kuat dari Kemendagri untuk pencegahan korupai juga diikuti para kepala daerah. Febri mengatakan pihaknya terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga lain.
Di sisi lain, KPK juga berharap bisa meningkatkan kerja sama pencegahan dan penindakan korupsi sehubungan dengan adanya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru.
"KPK juga bisa bekerjasama dengan lebih baik antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lainnya," tukasnya. (OL-70
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved