Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi berharap agar kepala daerah benar-benar bersih dalam menggunakan anggaran dan tidak main mata untuk meraup keuntungan terkait dengan proyek daerah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sehubungan inisiatif Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran pemda. Ia mengatakan pencegahan korupsi yang sudah dilakukan selama ini akan diperkuat ke depannya.
"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu (30/10) malam.
KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah lembaga antikorupsi itu memperkuat kerja sama dengan Kemendagri. Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian bertemu dengan komisioner KPK perihal pengawasan dana transfer daerah.
Baca juga : KPK Minta Kapolri Baru Usut Tuntas Teror Bom ke Pimpinan KPK
Febri mengatakan KPK selama ini mempunyai mekanisme koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) untuk pengawasan anggaran.
KPK berharap komitmen kuat dari Kemendagri untuk pencegahan korupai juga diikuti para kepala daerah. Febri mengatakan pihaknya terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga lain.
Di sisi lain, KPK juga berharap bisa meningkatkan kerja sama pencegahan dan penindakan korupsi sehubungan dengan adanya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru.
"KPK juga bisa bekerjasama dengan lebih baik antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lainnya," tukasnya. (OL-70
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved