Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi berharap agar kepala daerah benar-benar bersih dalam menggunakan anggaran dan tidak main mata untuk meraup keuntungan terkait dengan proyek daerah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sehubungan inisiatif Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran pemda. Ia mengatakan pencegahan korupsi yang sudah dilakukan selama ini akan diperkuat ke depannya.
"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu (30/10) malam.
KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah lembaga antikorupsi itu memperkuat kerja sama dengan Kemendagri. Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian bertemu dengan komisioner KPK perihal pengawasan dana transfer daerah.
Baca juga : KPK Minta Kapolri Baru Usut Tuntas Teror Bom ke Pimpinan KPK
Febri mengatakan KPK selama ini mempunyai mekanisme koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) untuk pengawasan anggaran.
KPK berharap komitmen kuat dari Kemendagri untuk pencegahan korupai juga diikuti para kepala daerah. Febri mengatakan pihaknya terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga lain.
Di sisi lain, KPK juga berharap bisa meningkatkan kerja sama pencegahan dan penindakan korupsi sehubungan dengan adanya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru.
"KPK juga bisa bekerjasama dengan lebih baik antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lainnya," tukasnya. (OL-70
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved