NEWSTICKER

Berita Terbaru Kejaksaan Agung Hari Ini

59 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas dan Lepas Sepanjang 2023
14/10/2024 20:40
INDONESIA Corruption Watch (ICW) memaparkan ada puluhan terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas oleh pengadilan tingkat pertama sepanjang 2023.
Dibanding KPK, Kejaksaan Agung Lebih Banyak Usut Kasus Korupsi
14/10/2024 17:20
ICW memaparkan institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) lebih produktif dan banyak menangani perkara kasus tindak pidana korupsi dibanding KPK
Walhi Tantang Kejagung Geledah Kantor Perusahaan yang Diduga Terlibat Kasus Sawit
09/10/2024 16:40
Diharapkan kasus-kasus seperti ini lebih banyak terungkap dan harus lebih masif dibuka kepada publik.
Jaksa Bakal Hadirkan Sandra Dewi dalam Persidangan Harvey Moeis
08/10/2024 13:59
Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang. Tuduhan pertama, dia disangkakan merugikan negara Rp300 triliun.
Eks Kepala BPJT Diperiksa Kasus Korupsi Tol MBZ
08/10/2024 08:09
Selain HTZ, penyidik Kejagung juga memeriksa Kepala Unit Usaha Jembatan PT Bukaka Teknik Utama berinisial BH. BH juga merupakan Superintendent KSO Bukaka-KS periode 2018-2020.
Kejagung Masih jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya
04/10/2024 16:32
Tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung berada pada angka 69 persen. Peringkat kedua yakni Korps Bhayangkara (Polri) sebesar 67 persen.
Kejagung Tunggu Perintah Hakim Periksa Brigjen Mukti Juharsa
30/9/2024 14:56
Harli meminta semua pihak mengikuti persidangan dan melihat fakta-fakta yang komprehensif. Ia memastikan segala informasi yang muncul dalam persidangan bakal didalami.
Mata Uang Kripto Kerap Dijadikan Alat Kejahatan
25/9/2024 11:45
Berbagai modus kejahatan terutama pencucian uang dan tindak pidana ekonomi kerap menggunakan mata uang kripto.
Pupuk Indonesia Gandeng Kejaksaan Agung Dorong Urban Farming di Jakarta
14/9/2024 07:23
PT Pupuk Indonesia berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan produktivitas urban farming di DKI Jakarta.
Ini Respons Menpora Soal Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut
12/9/2024 12:35
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan perintah pembentukan satgas untuk PON.
Soal Buron, Kejagung: Kami Analisis Lalu Tangkap!
10/9/2024 16:11
Melalui program Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajaran untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran
Usut Kasus Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa Eks Direktur Operasional Jasamarga
10/9/2024 11:25
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud
Aneh, Usai Ditangkap Imigrasi Keberadaan Buronan BLBI Marimutu Sinivasan Misterius
10/9/2024 10:48
Penangkapan dilakukan saat Petugas Imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencegah keberangkatan pria 87 tahun itu ke Kuching, Malaysia.
DPR Setuju Pelimpahan Rupbasan ke Kejagung
04/9/2024 19:53
Pelimpahan ini bertujuan agar terjadi efisiensi manajemen karena Kejagung telah membentuk badan pemulihan aset.
DPR Apresiasi Kejagung Berani Ungkap Kasus Timah, KPK-Polisi Tumbang
04/9/2024 12:51
Kejagung berbeda dengan lembaga hukum lain seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hanya Kejagung yang berani mengungkap korupsi timah.
Kejagung Belum Putuskan Banding Vonis 3 Tahun Korupsi Timah
03/9/2024 15:38
JPU akan mengambil langkah banding atau tidak setelah tujuh hari ke depan atau selama waktu pikir-pikir. Sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kejagung: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah untuk Cegah Kampanye Hitam
02/9/2024 13:32
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Penegakan Hukum, Jaksa Agung: Jangan Khianati Masyarakat
02/9/2024 12:16
Masyarakat selalu mengawasi dan menilai setiap langkah yang dikerjakan Kejaksaan Agung.
Komisi II Minta Proses Hukum Cakada Jalan Terus
01/9/2024 19:28
Menurut Mardani, jika memang proses hukum terhadap calon kepala daerah harus ditunda, prosesnya harus langsung diselesaikan usai tahapan Pilkada 2024 berakhir.
Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Politis
01/9/2024 19:22
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.