Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengemukakan sikap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang berani mengungkap tindak pidana korupsi pengelolaan komoditas timah yang merugikan negara Rp300 triliun.
Hal itu diungkapkan Benny dalam rapat bahas anggaran DPR RI dengan Kemenkumham dan Kejagung, di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.
Benny menyebut Kejagung berbeda dengan lembaga hukum lain seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hanya Kejagung yang berani mengungkap korupsi timah.
Baca juga : Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan Ompong
Benny juga menuturkan Jaksa Agung di era sebelumnya juga disebut tak berani mengungkap kasus timah. "Saya kasih contoh kasus timah, itu kan berkali-kali, KPK tumbang, jaksa agung (era sebelumnya) tumbang, polisi apalagi, tapi di jaman bapak, bapak lakukan itu," ucap Benny.
Benny juga mengemukakan kecemasannya ihwal kasus polisi menguntit Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ketika mengusut kasus timah beberapa bulan silam.
Benny menilai seharusnya jaksa agung bersuara untuk menjelaskan soal kejadian tersebut.
"Apa yang menjadi kecemasan kami adalah bapak alami, bapak dikepung, dan yang mengepung bapak itu aneh bagi saya, polisi juga. Bapak mestinya tampil ke publik, menjelaskan secara terbuka, apa yang terjadi, sudah lama kasus timah ini ada bekingnya, dan sekali lagi bapak luar biasa," pungkasnya. (Ykb/P-2)
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan polisi masih membuka kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP).
Dalam Pasal 7 Ayat 5 draf revisi KUHAP, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik pada KPK dikecualikan dari koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.
RUU KUHAP diminta dapat mengatur batas waktu maksimal untuk penyelidikan dan penyidikan
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi mengungkap seluruh sindikat perdagangan bayi ke Singapura hingga tuntas. Sahroni menilai kasus ini pasti melibatkan banyak pihak
Jika KPK menemukan dugaan penyalahgunaan, maka lembaga antirasuah itu perlu untuk mengklarifikasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah ditakuti oleh DPR di masa lalu karena berhasil menangkap Ketua DPR hingga wakil Tuhan atau Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewas dinilai seperti macan ompong.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tanpa pandang bulu.
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menegaskan Komisi III DPR hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD itu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved