Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengemukakan sikap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang berani mengungkap tindak pidana korupsi pengelolaan komoditas timah yang merugikan negara Rp300 triliun.
Hal itu diungkapkan Benny dalam rapat bahas anggaran DPR RI dengan Kemenkumham dan Kejagung, di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.
Benny menyebut Kejagung berbeda dengan lembaga hukum lain seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hanya Kejagung yang berani mengungkap korupsi timah.
Baca juga : Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan Ompong
Benny juga menuturkan Jaksa Agung di era sebelumnya juga disebut tak berani mengungkap kasus timah. "Saya kasih contoh kasus timah, itu kan berkali-kali, KPK tumbang, jaksa agung (era sebelumnya) tumbang, polisi apalagi, tapi di jaman bapak, bapak lakukan itu," ucap Benny.
Benny juga mengemukakan kecemasannya ihwal kasus polisi menguntit Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ketika mengusut kasus timah beberapa bulan silam.
Benny menilai seharusnya jaksa agung bersuara untuk menjelaskan soal kejadian tersebut.
"Apa yang menjadi kecemasan kami adalah bapak alami, bapak dikepung, dan yang mengepung bapak itu aneh bagi saya, polisi juga. Bapak mestinya tampil ke publik, menjelaskan secara terbuka, apa yang terjadi, sudah lama kasus timah ini ada bekingnya, dan sekali lagi bapak luar biasa," pungkasnya. (Ykb/P-2)
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Kunci utama penegakan hukum yang maksimal terletak pada keharmonisan dan koordinasi solid antarinstansi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Insiden tersebut sempat memicu eskalasi massa yang berujung pada kerusakan berbagai infrastruktur penting di sejumlah daerah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Jika KPK menemukan dugaan penyalahgunaan, maka lembaga antirasuah itu perlu untuk mengklarifikasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah ditakuti oleh DPR di masa lalu karena berhasil menangkap Ketua DPR hingga wakil Tuhan atau Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewas dinilai seperti macan ompong.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tanpa pandang bulu.
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menegaskan Komisi III DPR hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD itu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved