Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengemukakan sikap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang berani mengungkap tindak pidana korupsi pengelolaan komoditas timah yang merugikan negara Rp300 triliun.
Hal itu diungkapkan Benny dalam rapat bahas anggaran DPR RI dengan Kemenkumham dan Kejagung, di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.
Benny menyebut Kejagung berbeda dengan lembaga hukum lain seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hanya Kejagung yang berani mengungkap korupsi timah.
Baca juga : Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan Ompong
Benny juga menuturkan Jaksa Agung di era sebelumnya juga disebut tak berani mengungkap kasus timah. "Saya kasih contoh kasus timah, itu kan berkali-kali, KPK tumbang, jaksa agung (era sebelumnya) tumbang, polisi apalagi, tapi di jaman bapak, bapak lakukan itu," ucap Benny.
Benny juga mengemukakan kecemasannya ihwal kasus polisi menguntit Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ketika mengusut kasus timah beberapa bulan silam.
Benny menilai seharusnya jaksa agung bersuara untuk menjelaskan soal kejadian tersebut.
"Apa yang menjadi kecemasan kami adalah bapak alami, bapak dikepung, dan yang mengepung bapak itu aneh bagi saya, polisi juga. Bapak mestinya tampil ke publik, menjelaskan secara terbuka, apa yang terjadi, sudah lama kasus timah ini ada bekingnya, dan sekali lagi bapak luar biasa," pungkasnya. (Ykb/P-2)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
pelantikan Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan negara tak boleh kalah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas), apalagi jika sampai melakukan tindakan anarkis
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan presiden merupakan pasal yang paling penting diselesaikan dengan restorative justice.
Juniver Girsang menyoroti poin tersebut saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) menerima masukan terkait revisi KUHAP di Komisi III DPR. Menurut dia, perlu penegasan dalam ayat tersebut.
Jika KPK menemukan dugaan penyalahgunaan, maka lembaga antirasuah itu perlu untuk mengklarifikasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah ditakuti oleh DPR di masa lalu karena berhasil menangkap Ketua DPR hingga wakil Tuhan atau Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewas dinilai seperti macan ompong.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tanpa pandang bulu.
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menegaskan Komisi III DPR hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD itu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved