Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah ditakuti oleh DPR di masa lalu karena berhasil menangkap Ketua DPR hingga wakil Tuhan atau Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, KPK pernah menangkap Ketua DPR Setya Novanto lantaran kasus korupsi e-KTP pada 2017.
Selain itu, KPK pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ihwal kasus penyuapan di tahun 2013. Hakim MK kerap diibaratkan sebagai wakil Tuhan.
Lalu, beberapa menteri yang ditangkap KPK, seperti Romahurmuziy, Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Imam Nahrawi, hingga Syahrul Yasin Limpo (SYL). Atas berbagai prestasi KPK di masala lalu, DPR saat itu mengibaratkan KPK seperti 'teroris' yang menakutkan.
Baca juga : Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan Ompong
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024). "Suatu ketika di masa lalu, saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR, KPK itu seperti teroris, menakutkan. Maksudnya bukan ini, sungguh menakutkan," tegas Benny.
"Bayangkan, ketua dewan ditangkap KPK, luar biasa. Ini kita alami, Ketua DPR ditangkap KPK. Jangankan anggota, ketua saja ditangkap," tambahnya.
Benny menuturkan KPK juga mencetak sejarah dengan menangkap Hakim Agung. Padahal, Benny mengemukakan Hakim Agung selama ini dianggap suci dan wakil Tuhan di dunia.
Baca juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, Komisi III : Jangan Tebang Pilih
"Di era KPK ada, tidak ada lagi kebanggaan jadi pembantu Presiden, menteri pun ditangkap kena OTT. Hakim MK juga begitu, bahkan Ketua MK dicokok KPK. Kena OTT. Luar biasa," ujar Benny.
"Padahal Hakim MK ini Wakil Tuhan generasi setelah Hakim Tuhan, Wakil Tuhan di MA. Ada dua lembaga yang punya Wakil Tuhan, yaitu MA dan MK. Wakil Tuhan yang tampak di dunia. KPK bukan Wakil Tuhan, saya rasa itu benar. Meskipun bukan Wakil Tuhan, KPK bisa menangkap wakil-wakil Tuhan ini," tandasnya.
Benny mengaku mengungkapkan masa lalu di hadapan Ketua KPK Nawawi Pomolango demi mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luar biasa. Benny mengingatkan bahwa kewenangan luar biasa yang KPK punya tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejagung.
"Sadar akan kewenangan yang luar biasa itu, UU menegaskan KPK harus diawasi ketat. Dan salah satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan itu ialah DPR. Kami ini meskipun lembaga banyak juga teman-teman yang ditangkap oleh KPK. Itulah indahnya demokrasi itu," tandas Benny. (Z-2)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
Ketua Umum DPP Demokrat AHY menilai keduanya juga punya rekam jejak di pemerintahan, masing-masing Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Surya sebagai Bupati Asahan.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, Achmad Nawawi, mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilangsungkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved