Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah ditakuti oleh DPR di masa lalu karena berhasil menangkap Ketua DPR hingga wakil Tuhan atau Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, KPK pernah menangkap Ketua DPR Setya Novanto lantaran kasus korupsi e-KTP pada 2017.
Selain itu, KPK pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ihwal kasus penyuapan di tahun 2013. Hakim MK kerap diibaratkan sebagai wakil Tuhan.
Lalu, beberapa menteri yang ditangkap KPK, seperti Romahurmuziy, Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Imam Nahrawi, hingga Syahrul Yasin Limpo (SYL). Atas berbagai prestasi KPK di masala lalu, DPR saat itu mengibaratkan KPK seperti 'teroris' yang menakutkan.
Baca juga : Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan Ompong
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024). "Suatu ketika di masa lalu, saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR, KPK itu seperti teroris, menakutkan. Maksudnya bukan ini, sungguh menakutkan," tegas Benny.
"Bayangkan, ketua dewan ditangkap KPK, luar biasa. Ini kita alami, Ketua DPR ditangkap KPK. Jangankan anggota, ketua saja ditangkap," tambahnya.
Benny menuturkan KPK juga mencetak sejarah dengan menangkap Hakim Agung. Padahal, Benny mengemukakan Hakim Agung selama ini dianggap suci dan wakil Tuhan di dunia.
Baca juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, Komisi III : Jangan Tebang Pilih
"Di era KPK ada, tidak ada lagi kebanggaan jadi pembantu Presiden, menteri pun ditangkap kena OTT. Hakim MK juga begitu, bahkan Ketua MK dicokok KPK. Kena OTT. Luar biasa," ujar Benny.
"Padahal Hakim MK ini Wakil Tuhan generasi setelah Hakim Tuhan, Wakil Tuhan di MA. Ada dua lembaga yang punya Wakil Tuhan, yaitu MA dan MK. Wakil Tuhan yang tampak di dunia. KPK bukan Wakil Tuhan, saya rasa itu benar. Meskipun bukan Wakil Tuhan, KPK bisa menangkap wakil-wakil Tuhan ini," tandasnya.
Benny mengaku mengungkapkan masa lalu di hadapan Ketua KPK Nawawi Pomolango demi mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luar biasa. Benny mengingatkan bahwa kewenangan luar biasa yang KPK punya tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejagung.
"Sadar akan kewenangan yang luar biasa itu, UU menegaskan KPK harus diawasi ketat. Dan salah satu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan itu ialah DPR. Kami ini meskipun lembaga banyak juga teman-teman yang ditangkap oleh KPK. Itulah indahnya demokrasi itu," tandas Benny. (Z-2)
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil kubu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berupaya menghindari proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi kuota haji.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
Herdiansyah menekankan bahwa seorang politisi seharusnya menempuh karier dari bawah untuk diasah cara berpikirnya, termasuk pengetahuan terkait praktik politik.
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved