Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) menantang Kejaksaan Agung (Kejagung) turut menggeledah kantor-kantor perusahaan yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi pemutihan sawit. Diketahui, sebelumnya Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa waktu lalu.
"WALHI juga sebenarnya mendorong Kejaksaan Agung itu bukan hanya melakukan penggeledahan terhadap kantor KLHK, tetapi juga harus memeriksa perusahaan2 yang ikut dalam prooses pemutihan ini," ungkap Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Uli Arta Siagian dalam diskusi bertajuk Praktik Korupsi di Balik Pemutihan Sawit dalam Kawasan Hutan, Rabu (9/10).
Hal itu menurutnya dapat membuka secara lebih jelas kasus tersebut. Ia juga meyakini, akan ada banyak perusahaan yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Sehingga ia mempertanyakan keberanian Kejagung RI untuk melakukan penggeledahan di kantor-kantor perusahaan yang terindikasi memiliki keterlibatan.
Baca juga : Tata Niaga Timah Indonesia Semrawut
"Itu tantangan yang kami tanyakan kepada kejaksaan agung. Karena sebenarnya kasus ini kan membuka tabir bahwa korupsi paling besar dan paling masif itu memang terjadi pada sektor sumber daya alam dan dikonteks perkebunan sawit itu menjadi salah satunya," ujarnya.
Lebih lanjut Uli berharap kasus-kasus seperti ini lebih banyak terungkap dan harus lebih masif dibuka kepada publik. Termasuk juga bagaimana penegak hukum dapat menjerat aktor-aktor penting dan memiliki peranan kunci dalam indikasi korupsi ini.
"ini harus berani ditarik ke ruang pengadilan atau mendapatkan sanksi atau penegakan hukum dari praktik buruk yang sudah mereka lakukan," pungkasnya. (J-2)
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved