Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, meminta proses hukum yang menjerat calon kepala daerah (cakada) Pilkada 2024 tetap dilanjutkan. Hal itu disampaikannya menanggapi kebijakan Kejaksaan Agung terkait penundaan proses hukum cakada. Bagi Mardani, hukum harus ditegakkan.
"Ini perkara keadilan, mestinya tetap dijalankan. Karena hukum harus ditegakkan," katanya kepada Media Indonesia, hari ini.
Bagi Mardani, jika proses hukum yang ditangani oleh jajaran kejaksaan ditangani secara transparan dan didasarkan pada data serta fakta yang jelas, narasi soal politisasi kasus bakal runtuh dengan sendirinya.
Baca juga : Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Politis
Menurut Mardani, jika memang proses hukum terhadap calon kepala daerah harus ditunda, prosesnya harus langsung diselesaikan usai tahapan Pilkada 2024 berakhir.
"Jika hendak ditunda selepas pilkada bisa langsung dijalankan proses hukumnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan penundaan proses hukum itu sudah dilakukan pihaknya sejak Pemilu 2024 lalu terhadap kontestan. Kini, kebijakan itu dilanjutkan pada Pilkada 2024.
"Supaya proses demokrasi itu berjalan secara objektif dan tidak dijadikan alat bagi yang satu untuk menjatuhkan yang lain," katanya. (Tri/P-2)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved