Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Jangan Rem Mendadak goblok!!!! Ngak becus naik sepeda!!! Banyakan gaya loh!!!
Saat ini, kasus positif covid-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 37.278 orang. Gubernur DKI pun dipersilahkan menarik kebijakan rem darurat jika dirasa perlu.
RS kita hampir kewalahan. Kebijakan rem darurat harus mempersiapkan gedung atau rusun untuk RS darurat agar bisa menampung jumlah pasien yang akan memuncak
Kemarin, kasus baru covid-19 di Jakarta menembus angka 1.400 kasus. Meskipun demikian, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan sulit bagi Jakarta untuk menarik rem darurat.
Jangan sampai membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman dan akan menyebabkan dunia usaha tidak mau bergerak.
Ia membeberkan nantinya akan ada kesinambungan kebijakan PSBB total di Jakarta dengan wilayah penyangga. Namun, Anies enggan membeberkan apa saja materi yang akan dibahas
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Bambang Kusumanto menyesalkan sikap Wali Kota Bogor dan para kepala daerah Bodetabek yang enggan untuk mendukung kebijakan tarik rem darurat DKI
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai ada banyak alasan Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil langkah rem darurat. Namun, menurutnya, PSBB perlu persiapan yang matang
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta sudah sesuai dengan Intruksi Presiden
Peneliti IDEAS Fajri Azhari, mengapresasi langkah kebijakan rem darurat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebab tidak banyak pilihan lain.
Wacana penerapan rem darurat di DKI Jakarta dinilai sulit terwujud. Ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan sebelum kebijakan itu diterapkan.
DPRD DKI menyatakan sepakat atas pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria untuk bersiap menarik rem darurat.
DPRD DKI ingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga Jakarta tersampaikan dengan baik. jikaPemprov DKI akan mengeluarkan kebijakan rem darurat.
"Alhamdulillah banyak pengusaha yang menyadari bahwa keselamatan nyawa warga adalah prioritas,"
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti.
DKI tak menutup kemungkinan adanya kebijakan rem darurat akibat pertambahan kasus yang makin tinggi
PAN mendorong pengetatan dan pembatasan pada area publik yang menimbulkan keramaian. Seperti di mall, kafe, restoran, dan tempat wisata.
Anies, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020.
Riza menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat terkait kebijakan pengetatan PPKM dan juga vaksinasi Covid-19.
Pengaturan dari pemerintah pusat ini diterapkan dalam rangka adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antardaerah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved