Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta sudah sesuai dengan Intruksi Presiden. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyebut kebijakan rem darurat covid-19 yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin meningkatnya covid-19.
Menurut dia, jumlah warga DKI Jakarta yang posotif covid-19 terus bertambah dalam beberapa pekan terakhir.
“Saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan balik atas berbagai kritik yang disampaikan sejumlah menteri terhadap kebijakan PSBB yang ditempuh oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejumlah menteri tersebut menganggap seolah-olah apa yang diputuskan oleh Gubernur DKI itu melenceng atau bertentangan dengan pemerintah pusat,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9).
Baca juga: DPRD: Silakan Tutup Jakarta, Asal Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi
Memang, imbuh Taufik, kebijakan mencabut rem darurat yang diambil Anies Baswedan yang akan mulai berlaku 14 September 2020 akan mempengaruhi roda perekonomian Ibu Kota. "Namun, langkah Anies Baswedan ini adalah langkah menyelamatkan nyawa warga Jakarta dan dalam rangkah memutus mata rantai penularan covid-19. Dalam pertimbangan Anies Baswedan, nilai nyawa warga jauh lebih berharga dari harta benda,” pungkasnya. (OL-14)
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
KETUA Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut berpeluang merapat ke partai meskipun tidak spesifik menyebut Gerindra. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum mendengar langsung
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo memastikan bahwa pemerintah belum akan memberlakukan PPKM darurat meski angka kasus covid-19 varian naik signifikan.
Pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI, kata Ariza, akan sama seperti ketetapan yang diambil oleh pemerintah pusat.
Pengaturan dari pemerintah pusat ini diterapkan dalam rangka adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antardaerah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.
Riza menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat terkait kebijakan pengetatan PPKM dan juga vaksinasi Covid-19.
Anies, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020.
PAN mendorong pengetatan dan pembatasan pada area publik yang menimbulkan keramaian. Seperti di mall, kafe, restoran, dan tempat wisata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved