Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FRAKSI PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti kenaikan kasus harian covid-19 di Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN ini menyarankan Pemprov DKI untuk menarik rem darurat jika kasus harian tak kunjung menurun. Dengan mengambil Langkah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Jika kasus harian tidak mengalami penurunan, langkah PSBB bisa diambil dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat DKI Jakarta dan aspek ekonomi,” kata Zita, Jumat (18/6).
Selain itu, menanggapi situasi genting lonjakan kasus, pihaknya mendorong pengetatan dan pembatasan pada area publik yang menimbulkan keramaian. Seperti di mall, kafe, restoran, dan tempat wisata.
“Terutama saat weekend dan libur nasional,” sambungnya.
Baca juga: Pemprov DKI Minta Perusahaan Segera Vaksinasi Karyawan
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta perlu untuk memastikan setiap perkantoran di Jakarta mematuhi aturan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) sesuai ketentuan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 759 Tahun 2021 dengan melakukan sidak. Karena masih banyak perkantoran di DKI Jakarta yang mengharuskan karyawannya WFO tanpa mengikuti ketentuan WFH di tengah PPKM mikro DKI Jakarta.
“Memastikan implementasi lapangan dalam upaya menekan penyebaran covid-19 berjalan dengan baik,” jelasnya.
Fraksi PAN juga mendukung upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pencapaian herd immunity. Dengan target pada akhir Agustus 2020 sebanyak 7,5 juta warga Jakarta sudah divaksinasi. (OL-4)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Jumlah pasien terinfeksi Covid-19 paling banyak berasal dari wilayah tersebut, yakni 23 pasien.
Sampai saat ini, fakta menunjukan bahwa setiap hari masih muncul kasus baru covid-19. Pemda DKI belum ada rencana melonggarkan PSBB
Pemprov DKI Jakarta masih melakukan pendataan tersebut hingga ke tingkat RT/RW. Hal itu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta Catur Laswanto.
Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta atas keputusan tersebut.
Para pemudik yang akan kembali ke Jakarta pada arus balik nanti dikhawatirkan menjadi carrier atau pembawa virus karena berasal dari zona merah.
Polri mencatat telah memutar balik 28.093 kendaraan pemudik bandel, terkait pelaksanaan kebijakan larangan mudik selama 11 hari Operasi Ketupat Jaya 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved