Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPRD DKI ingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga Jakarta tersampaikan dengan baik. jikaPemprov DKI akan mengeluarkan kebijakan rem darurat. Rem darurat akan diberlakukan apabila kasus covid-19 di Jakarta semakin melonjak pada Januari 2021. .
Menurut Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Abdul Aziz, masyarakat kecil adalah kelas yang paling rentan terkena dampak kebijakan PSBB. Sehingga adanya bantuan sosial berupa dana tunai akan sangat membantu kelompok ini.
"Yang harus diperhatikan adalah hal ini (kebijakan rem darurat) harus diikuti turunnya BLT agar masyarakat kecil tidak terlalu terdampak secara ekonomi," kata Abdul saat dikonfirmasi, Senin (28/12).
Abdul sendiri sepakat atas pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria untuk bersiap menarik rem darurat. Jika kasus covid-19 di Jakarta semakin parah pada Januari mendatang. Salah satu pertimbangannya usai adanya libur panjang Natal dan Tahun Baru (Natararu).
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz saat ini situasi rumah sakit khusus covid-19 sudah hampir penuh. Masyarakat yang sakit pun sudah kesulitan untuk mengakses ruangan dan perawatan. Sementara itu, kasus harian covid-19 bahkan beberapa kali menembus angka 2 ribu kasus per hari. Tepatnya pada 2.096 kasus pada 25 Desember dan 2.058 kasus pada 26 Desember 2020.
"Saya apresiasi inisiatif tersebut karena saat ini saja kapasitas seluruh RS Covid-19 hampir full dan RS Wisma Atlet juga hampir penuh. Sudah saatnya kebijakan tersebut diperketat sampai ada penurunan kasus," ujarnya.
baca juga: RS Kolaps, DPRD DKI Setuju Jika Jakarta Tarik Rem Darurat
Politisi PKS ini juga meminta para pelaku usaha untuk bis memahami situasi ini. Pasalnya, jika kenaikan kasus terjadi terus menerus maka akan sangat berdampak pada kelanjutan sektor usaha ke depannya.
"Keselamatan warga DKI harus diutamakan, bisnis juga akan terdampak serius bila korban pandemi ini meningkat. Mohon pengertian dari para pelaku bisnis agar mengikuti anjuran tersebut. Mari kita doakan semoga pandemi ini bisa segera berlalu," tandasnya. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved