Penyaluran BLT Kesra di Lampung sudah 90 Persen meski Temui Sejumlah Kendala

Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting bagi keberlangsungan hidup keluarga penerima manfaat (KPM). Di Lampung, distribusi bantuan ini dijalankan PT Pos Indonesia (Persero) dengan jangkauan luas, dari kawasan perkotaan hingga daerah kepulauan.

Executive General Manager Kantorpos Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung, Rudi Rinaldi, menyampaikan bahwa secara keseluruhan, alokasi BLTS Kesra di Provinsi Lampung mencapai 407.701 KPM. Khusus wilayah kerja KCU Bandar Lampung, jumlah penerima tercatat sebanyak 157.896 KPM.

“Hingga 13 Desember, realisasi penyaluran sudah menyentuh sekitar 90%. Kami menargetkan angka tersebut dapat meningkat hingga 99 persen sebelum akhir Desember,” ujar Rudi.

Baca juga : Penyaluran BLT Kesra 2025 terus Dikebut sampai Akhir Desember

Ia menjelaskan, sisa penyaluran umumnya terkendala faktor teknis, seperti penerima yang sedang berada di luar daerah atau telah berpindah alamat. Meski demikian, secara umum bantuan telah menjangkau hampir seluruh penerima yang terdata.

Menembus Kepulauan dan Wilayah 3T

Distribusi BLT Kesra di Lampung tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Pos Indonesia juga menyalurkan bantuan ke daerah kepulauan dan kawasan dengan kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), seperti Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Legundi, hingga kawasan Pematang Sawah Laut.

“Walaupun jumlah KPM di wilayah 3T relatif lebih sedikit, tanggung jawab kami tetap sama. Bahkan untuk beberapa lokasi, petugas harus menempuh perjalanan laut hingga empat jam,” kata Rudi.

Baca juga : 70 Ribu Keluarga di Jakarta Selatan Terima BLT Kesra

Dalam praktiknya, penyaluran BLT 2025 dilakukan melalui tiga skema, yakni pengambilan langsung di Kantorpos, pembayaran secara komunitas, serta layanan antar langsung ke rumah. Skema door to door diprioritaskan bagi KPM lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga yang secara kondisi tidak memungkinkan datang ke kantor pos.

Di balik kelancaran penyaluran, peran juru bayar menjadi elemen kunci. Sujatmiko, juru bayar KCU Bandar Lampung, menjelaskan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, yang kemudian diverifikasi kembali oleh petugas pos sebelum pembayaran dilakukan.

“Tantangan di lapangan biasanya terkait alamat yang kurang jelas, penerima tidak berada di tempat, atau faktor cuaca,” ungkapnya.

Untuk KPM yang tidak dapat menandatangani bukti terima karena keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan, petugas melakukan pendampingan bersama aparat setempat dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendekatan ini dinilai penting agar proses penyaluran tetap berlangsung adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Efek Berganda bagi Ekonomi Lokal

Menurut Rudi Rinaldi, manfaat BLTS Kesra tidak berhenti pada penerima bantuan semata. Aktivitas penyaluran turut menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Keramaian di titik-titik distribusi mendorong perputaran ekonomi kecil, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang harian di sekitar lokasi.

“Daya beli KPM meningkat, dan itu ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, sehingga manfaat BLTS Kesra dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

Penyaluran BLTS Kesra di Bandar Lampung menjadi cermin bagaimana kolaborasi pemerintah dan Pos Indonesia tidak sekadar mengejar angka realisasi, melainkan menghadirkan kehadiran negara secara nyata, dari loket kantor pos hingga ke pintu rumah warga yang paling membutuhkan.