Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMPROV DKI Jakarta memiliki kebijakan rem darurat penghentian PSBB Transisi atau 'emergency brake policy'. Jika kebijakan ini diambil, status PSBB di Jakarta akan kembali ke PSBB ketat yang dapat mengurangi mobilitas warga hingga 60% karena pembatasan berbagai sektor.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut meski penerapan PSBB ketat dikhawatirkan banyak kalangan termasuk pengusaha, pihaknya yakin mereka menyadari bahwa kesehatan adalah prioritas utama dalam penanganan covid-19.
Sehingga, keputusan rem darurat bisa dimaklumi dan dipahami oleh para pengusaha. Menurutnya, dengan PSBB ketat justru melindungi kerugian yang lebih besar dan lebih panjang dengan menanggulangi wabah covid-19.
"Alhamdulillah banyak pengusaha yang menyadari bahwa keselamatan nyawa warga adalah prioritas. Kita bersama Presiden Jokowi dan Gubernur Pak Anies dalam kesempatan mengatakan bahwa kesehatan adalah prioritas yang utama dan yang harus kita sama-sama sadari adalah PSBB dibuat untuk melindungi masyarakat dari berbagai golongan termasuk golongan pengusaha," kata Ariza, Rabu (30/12).
Baca juga: Rem Darurat PSBB DKI Tunggu Evaluasi Dwimingguan
Di sisi lain, politikus Partai Gerindra itu menegaskan pihaknya belum memutuskan terkait kebijakan rem darurat. Sebabnya, hal tersebut sangat bergantung pada data-data faktual hingga jadwal PSBB transisi berakhir pada 3 Januari 2021.
Selama dua pekan ini, Pemprov DKI akan terus melakukan kajian atas perkembangan kasus covid-19 yang ada. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk terus disiplin dan tak jenuh serta tidak bosan menegakkan protokol kesehatan di manapun.
"Mudah-mudahan kita tidak perlu memberlakukan 'emergency brake'. Untuk itu kami minta semua masyarakat, warga, pelaku usaha untuk terus disiplin protokol kesehatan. Dan khususnya bagi pelaku usaha itu juga harus disiplin dan jangan sampai melanggar protokol kesehatan. Bagi yang melanggar, apakah kafe, restoran, dan bioskop, mal, warung makan, dan lain sebagainya kami tidak hanya memberikan teguran tapi dengan terpaksa kita akan mencabut izinnya kepada siapa saja pelaku usaha yang melanggar daripada protokol kesehatan," tukasnya.(OL-5)
“Saya ingin pesan-pesan di dalamnya bisa memotivasi yang nonton. Banyak sebenarnya yang bisa membuat kami tetap produktif dengan ada di rumah saja,” pungkasnya
AKSI kemanusiaan dilakukan The Jakmania Kebagusan dalam menyikapi pandemi covid-19.
262 perusahaan dengan 54.835 tenaga kerja itu merupakan perusahaan yang dilarang beroperasi selama PSBB, namun mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri Kemenperin
Wilayah Yang Sudah dan Akan Menerapkan PSBB
Jangan Rem Mendadak goblok!!!! Ngak becus naik sepeda!!! Banyakan gaya loh!!!
Saat ini, kasus positif covid-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 37.278 orang. Gubernur DKI pun dipersilahkan menarik kebijakan rem darurat jika dirasa perlu.
RS kita hampir kewalahan. Kebijakan rem darurat harus mempersiapkan gedung atau rusun untuk RS darurat agar bisa menampung jumlah pasien yang akan memuncak
Kemarin, kasus baru covid-19 di Jakarta menembus angka 1.400 kasus. Meskipun demikian, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan sulit bagi Jakarta untuk menarik rem darurat.
Jangan sampai membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman dan akan menyebabkan dunia usaha tidak mau bergerak.
Ia membeberkan nantinya akan ada kesinambungan kebijakan PSBB total di Jakarta dengan wilayah penyangga. Namun, Anies enggan membeberkan apa saja materi yang akan dibahas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved