WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan kajian dan pemantauan terhadap masifnya penularan virus korona di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memang masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 28 Juni mengikuti arahan pemerintah pusat.
Namun, ia mengatakan tak menutup kemudian kebijakan rem darurat akan diambil mengingat pertambahan kasus yang makin tinggi. Kemarin, pertambahan kasus baru covid-19 mencapai 4 ribuan lebih dari total 23 ribu spesimen tes swab PCR yang dites.
"Iya, kita akan upayakan dalam waktu dekat nanti Pak Gubernur bersama jajaran Forkopimda akan melihat dalam 1-2 hari ke depan apakah kita terus melaksanakan PPKM sampai 14 hari ke depan atau ada kebijakan lain di tengah 14 hari. Setiap hari kita akan lakukan evaluasi pembahasan dan pengawasan," kata Ariza di Balai Kota.
Sementara itu, pihaknya terus memasifkan pengawasan penegakan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat guna menahan laju penyebaran virus corona. Pemprov DKI telah menginstruksikan agar perkantoran yang berada di zona merah untuk menetapkan work from home (WFH) hingga 75%. Selain itu, uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap 2 juga telah dihentikan.
Baca juga: 33 Kasus Covid-19 di DKI dari Varian Baru
Pemprov DKI juga sedang mengkaji kembali izin bagi live music di kafe dan restoran serta pengkajian terhadap penutupan tempat-tempat wisata.
"Live music masih dalam proses pengkajian ya. Tempat wisata masih berlangsung nanti akan kita lihat ya," ujarnya.
Angka penularan memang tinggi, namun Ariza menyebut masih dalam kendali Pemprov DKI. Berdiskusi dengan para pakar epidemiologi juga tengah dilakukan untuk memastikan langkah pengendalian covid-19 sesuai dengan koridor yang ada.
"Ya tentu dengan kasus yang luar biasa ini kita mengambil langkah-langkah ekstra. Hampir setiap hari kami koordinasikan. Pak Gubernur bahkan langsung pimpin rapat terkait vaksin, terkait covid. Kami terus koordinasi dengan para ahli, para pakar epidemiologi, dengan satgas pemerintah pusat," tuturnya.(OL-5)
