Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Ari menjelaskan, 19% dana yang akan dikeluarkan pemerintah dari kas negara akan efektif bila ada industri, pekerja, serta konsumen yang berperan aktif dalam proyek pemindahan ibu kota.
PAKAR Hukum Tata Negara Umbu Rauta menilai payung hukum setingkat UU perlu dibentuk untuk legalitas pemindahan ibu kota negara.
Setelah dibahas di rapat paripurna dan disetujui anggota DPR, lalu dikembalikan ke rapat pimpinan, pembahasan kemudian diteruskan ke komisi dan dibentuk panitia kerja
TEKA-TEKI di mana lokasi ibu kota baru Republik Indonesia terjawab sudah.
Ia menyayangkan keputusan pemindahan tersebut tidak dilakukan melalui jajak pendapat kepada warga.
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Kucuran dana yang datang dari APBN merupakan dana yang diperuntukkan sebagai investasi.
Warganet pun ramai membincangkan lokasi ibu kota baru tersebut sehingga menjadi trending topic di media sosial Twitter.
Presiden RI Joko Widodo telah menetukan lokasi baru ibu kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Presiden, Kaltim menjadi lokasi strategis untuk ibu kota Baru.
Presiden akan memelajari kajian itu sebelum memutuskan lokasi ibu kota baru.
Ia menegaskan, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait lokasi pemindahan ibu kota.
Lahan yang sudah disiapkan pada tahap pertama pembangunan ibu kota baru sekitar 3.000 ha dari total 300.000 ha.
Jadi teringat saudara kita di Papua yang hanya jadi penonton, padahal di sana berdiri perusahaan-perusahaan raksasa
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membuat pergerakan manusia dan barang di wiklayah tersebut meningkat tajam
Ketua DPD Oesman Sapta Odang menyatakan mendukung pemindahan ibu kota negara di bagian manapun di Pulau Kalimantan.
Keputusan tersebut bukan saja untuk memastikan pemerataan pembangunan ke luar Pulau Jawa tetapi juga membawa visi Indonesiasentris.
WACANA pemindahan ibu kota negara pertama kali dikemukakan Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957
PEMENUHAN infrastruk-tur masih menjadi priori-tas utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai upaya un-tuk membuka keterisolasian wilayah
Kegiatan bertajuk Menulis Bersama Guru Bontang itu memberikan pelatihan kepada 40 guru SD dan SMP.
Total lahan terbakar yang disegel 200 hektare (ha).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved