Kalimantan Harus Cetak SDM Berkualitas

PEMINDAHAN ibu kota negara ke Kalimantan harus disikapi oleh daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah telah menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

"Presiden telah mengumumkan Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara. Ini harus kita sikapi dengan menyiapkan SDM daerah berkualitas selain berbagai hal penting yang menjadi sorotan banyak pihak, seperti masalah lingkungan," kata pegiat lingkungan dan sosial Berry Nahdian Furqan dalam dialog bertema Ibu kota negara dan percepatan pembangunan Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), kemarin.

Menurut Akademisi Universitas NU Kalsel itu, selama ini SDM di daerah kurang mampu bersaing dengan SDM yang ada di Pulau Jawa. Karena itu, perguruan tinggi di Kalimantan harus mampu mencetak lulusan yang mempunyai daya saing, tidak hanya di level nasional, tetapi juga internasional. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel yang berada di urutan 22 secara nasional harus ditingkatkan.

Mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) itu juga mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan harus dijadikan peluang dalam rangka pemulihan kerusakan lingkungan di pulau tersebut. "Kalimantan hendaknya tetap dijadikan paru-paru dunia. Ibu kota menjadi peluang pemulihan lingkungan," tutur Berry.

Persoalan izin tambang dan perkebunan yang ditentang oleh organisasi lingkungan dan masyarakat, lanjutnya, harus dibersihkan dari lokasi ibu kota negara.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Kalsel M Yasin mengatakan penetapan ibu kota negara di Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia tengah dan timur. "Bagi Kalsel, ibu kota negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini berbagai program pembangunan strategis nasional di Kalsel sedang berjalan dan diharapkan mampu mendukung keberadaan ibu kota negara seperti bandara internasional, kawasan industri, pelabuhan dan jalan Trans-Kalimantan," ujarnya.

Bangun bendungan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara mulai tahun depan bakal membangun bendungan di wilayah sekitar lokasi ibu kota negara. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang mengatakan pembangunan yang dilakukan di wilayah Sepaku itu dibagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama, dilakukan pada 2020 dengan anggaran Rp130 miliar yang bersumber dari Badan Wilayah Sungai Kementerian PU-Pera yang dialokasikan untuk lahan dan konstruksi bangunan. "Alokasi anggaran tahap pertama dibagi dua: sebesar Rp80 miliar untuk lahan dan Rp50 miliar untuk konstruksi," ujarnya.

Pembangunan Bendungan Sepaku tahap kedua, lanjut Nicko, dilakukan pada 2021 dengan anggaran Rp420 miliar. Pembangunan tahap tiga dilakukan pada 2022 dengan anggaran Rp150 miliar untuk kebutuhan konstruksi. (RD/N-1)