Headline
BI Yakin Bisa Kuatkan Rupiah

Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang
Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%
Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!
Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji
Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Bak Sayembara, Tarif Jabatan Sudewo Diumumkan ke Warga

Candra Yuri Nuralam
22/1/2026 17:55
Bak Sayembara, Tarif Jabatan Sudewo Diumumkan ke Warga
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu (kiri) didampingi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan) menyampaikan keterangan dan menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bu( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.

“Tarif tersebut juga diumumkan kepada para warga,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, (21/1). 

Mengatakan, warga mengetahui harga jabatan kaur dan kepala seksi di desa dipatok Rp165 juta. Sementara itu, jabatan untuk sekretaris desa dan carik dipatok Rp225 juta.

Baca juga : KPK Bergerak Cepat Usai OTT, Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati Digeledah

Angka itu di-mark up oleh Tim 8. Sejatinya, Sudewo hanya memberikan tarif rata untuk jabatan yang diinginkan warga.

“Tarif (dari Sudewo) Rp120 juta untuk setiap jabatan,” ujar Budi.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus pemerasan di Pati, yaitu Bupati nonaktif Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).

Dalam kasus ini, Sudewo cs disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP. 

Sudewo juga diduga menerima uang suap dalam proyek pemeliharaan dan pembangunan jalur kereta. KPK saat ini masih mengusut kasus tersebut. (H-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved