Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang. Dalam OTT tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka, termasuk Bupati Pati Sudewo.
Pantauan Media Indonesia di lokasi, sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap tampak berjaga di kompleks Pendopo Kabupaten Pati. Beberapa kendaraan polisi terparkir di area sayap barat pendopo. Selain itu, terlihat empat unit mobil minibus, terdiri atas tiga kendaraan berpelat nomor H (Semarang) dan satu kendaraan berpelat AB (Yogyakarta).
Hingga Kamis siang, sejumlah petugas yang diduga penyidik KPK terlihat memasuki kompleks pendopo untuk melakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Bupati Pati. Proses penggeledahan masih berlangsung hingga sore hari dan belum terlihat petugas keluar dari lokasi.
“Benar, ada penggeledahan oleh petugas KPK di dalam,” ujar seorang aparatur sipil negara (ASN) yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sumber tersebut, sasaran penggeledahan berada di kantor dan rumah dinas bupati yang berada dalam satu kompleks Pendopo Kabupaten Pati. Kedua lokasi tampak tertutup rapat dan dijaga ketat aparat kepolisian berseragam dan bersenjata lengkap.
Aparat kepolisian terlihat berjaga di area luar gedung untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif. Sejumlah penyidik KPK tampak mengenakan rompi bertuliskan KPK, sementara lainnya mengenakan masker tanpa rompi dan terlihat membawa perlengkapan dokumentasi berupa kamera video dan tripod.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widiatmoko, mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan tersebut.
“Saya kurang tahu, karena masih mengikuti rapat bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa (caperdes) maupun OTT yang menjerat Bupati Pati Sudewo dan sejumlah kepala desa.
Ia mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut setelah masuk kantor pada Senin (19/1) sekitar pukul 07.45 WIB.
“Saya tahu setelah melihat pemberitaan di media sosial. Sebelumnya, hingga Minggu (18/1) sore, saya masih bersama bupati meninjau korban banjir,” katanya.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved