Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo, kali ini pemeriksaan dikakuhayterhadap kepapa desa, perangkat desa hingga kepala desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
Berdasarkan pemantauan Media Indonesia Kamis (29/1), KPK secara maraton terus melakukan pendalaman terhadap kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Nonaktif Sudewo, setelah sebelumnya memeriksa 10 orang kini memanggil 14 orang untuk diperiksa di Polresta Pati.
Sejak pagi belasan saksi dari Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sudah berdatangan dan secara bertahap memasuki ruang pemeriksaan yang ada di Kantor Polresta Pati tersebut, namun dari semua orang yang datang untuk dimintai keterangan tidak bersedia mengungkapkan baik tujuan pemanggilan maupun materi pemeriksaan.
"Kami memberikan dukungan pengamanan dan pengawalan untuk memastikan tim KPK dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan lancar,” kata Kepala Polresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.
Keterlibatan Polresta Pati dalam kegiatan tersebut, menurut Jaka Wahyudi, merupakan bagian dari tugas kepolisian. dalam menjaga keamanan dan keselamatan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan kewenangannya, dan dukungan yang diberikan bersifat teknis dan prosedural tanpa mencampuri substansi penanganan perkara.
Kerja sama tersebut, ungkap Jaka Wahyudi, mencerminkan soliditas antar-lembaga penegak hukum dalam sistem hukum nasional. “Kami hanya fokus pada aspek pengamanan saja, tidak masuk ke ranah penyidikan ataupun materi perkara yang sedang ditangani KPK,” tambahnya.
Sementara itu menurut sumber di kepolisian, pemeriksaan oleh penyidik KPK berlangsung di Polresta Pati Kamis (29/1) dilakukan terhadap belasan saksi dari Kecamatan Jaken yakni:
1. Listyaningsih (Sekretaris Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken)
2. Pandelan (Plt. Sekdes/Kadus Duni Desa Arumanis, Kecamatan Jaken)
3. Sumarni (Wiraswasta)
4. Intan (Wiraswasta)
5. Supriyanto (Perangkat Desa Arumanis, Kecamatan Jaken)
6. Sudar (Kades Sidoluhur, Kecamatan Jaken)
7. Sutrisno (Kades Ronggo, Kecamatan Jaken)
8. Yusuf Efendi (Kades Sidomukti, Kecamatan Jaken)
9. Harto (Kades Sriwedari, Kecamatan Jaken)
10. Susanto (Kades Sumberejo, Kecamatan Jaken)
11. Gus Amin (Kades Tamansari, Kecamatan Jaken)
12. Dasar Wibowo (Kades Trikoyo, Kecamatan Jaken)
13. Ria Erlita Sari (Warga Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken)
14. Nur Utami (Warga Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken)
(H-3)
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
KPK melantik Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi definitif, bersama Aminudin dan Ely Kusumastuti sebagai Deputi Pencegahan & Monitoring serta Koordinasi & Supervisi.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved