Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo, kali ini pemeriksaan dikakuhayterhadap kepapa desa, perangkat desa hingga kepala desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
Berdasarkan pemantauan Media Indonesia Kamis (29/1), KPK secara maraton terus melakukan pendalaman terhadap kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Nonaktif Sudewo, setelah sebelumnya memeriksa 10 orang kini memanggil 14 orang untuk diperiksa di Polresta Pati.
Sejak pagi belasan saksi dari Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sudah berdatangan dan secara bertahap memasuki ruang pemeriksaan yang ada di Kantor Polresta Pati tersebut, namun dari semua orang yang datang untuk dimintai keterangan tidak bersedia mengungkapkan baik tujuan pemanggilan maupun materi pemeriksaan.
"Kami memberikan dukungan pengamanan dan pengawalan untuk memastikan tim KPK dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan lancar,” kata Kepala Polresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.
Keterlibatan Polresta Pati dalam kegiatan tersebut, menurut Jaka Wahyudi, merupakan bagian dari tugas kepolisian. dalam menjaga keamanan dan keselamatan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan kewenangannya, dan dukungan yang diberikan bersifat teknis dan prosedural tanpa mencampuri substansi penanganan perkara.
Kerja sama tersebut, ungkap Jaka Wahyudi, mencerminkan soliditas antar-lembaga penegak hukum dalam sistem hukum nasional. “Kami hanya fokus pada aspek pengamanan saja, tidak masuk ke ranah penyidikan ataupun materi perkara yang sedang ditangani KPK,” tambahnya.
Sementara itu menurut sumber di kepolisian, pemeriksaan oleh penyidik KPK berlangsung di Polresta Pati Kamis (29/1) dilakukan terhadap belasan saksi dari Kecamatan Jaken yakni:
1. Listyaningsih (Sekretaris Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken)
2. Pandelan (Plt. Sekdes/Kadus Duni Desa Arumanis, Kecamatan Jaken)
3. Sumarni (Wiraswasta)
4. Intan (Wiraswasta)
5. Supriyanto (Perangkat Desa Arumanis, Kecamatan Jaken)
6. Sudar (Kades Sidoluhur, Kecamatan Jaken)
7. Sutrisno (Kades Ronggo, Kecamatan Jaken)
8. Yusuf Efendi (Kades Sidomukti, Kecamatan Jaken)
9. Harto (Kades Sriwedari, Kecamatan Jaken)
10. Susanto (Kades Sumberejo, Kecamatan Jaken)
11. Gus Amin (Kades Tamansari, Kecamatan Jaken)
12. Dasar Wibowo (Kades Trikoyo, Kecamatan Jaken)
13. Ria Erlita Sari (Warga Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken)
14. Nur Utami (Warga Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken)
(H-3)
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah pribadi Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
KPK menegaskan penyidik tidak mencabut CCTV saat penggeledahan di rumah Ono Surono terkait suap proyek Bekasi. Kamera disebut sengaja dimatikan oleh pihak keluarga.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved