KPK: Penangkapan Sembilan Kepala Daerah Harus Jadi Alarm bagi Pemilih

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penangkapan sembilan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah belakangan ini bukan sekadar perkara hukum. Hal tersebut juga peringatan keras bagi publik agar lebih kritis saat menentukan pilihan politik. Lembaga antirasuah itu mengingatkan masyarakat agar tidak lagi terjebak pada praktik politik uang yang kerap muncul dalam kontestasi elektoral.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menegaskan, rentetan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para kepala daerah harus menjadi pembelajaran bagi pemilih.

“Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa ini,” kata Asep dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Baca juga : Rentetan OTT Kepala Daerah adalah Bencana, Kemendagri harus Evaluasi

Menurut Asep, penindakan yang dilakukan KPK seharusnya mendorong publik untuk tidak lagi memilih calon pemimpin yang menggunakan praktik politik uang demi meraih jabatan.

“Jadi, tidak hanya berdasarkan apa yang diterima atau apa yang diberi atau bersifat pragmatis. Kasih lalu dipilih, begitu. Akan tetapi benar-benar pilihlah yang berkualitas,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mencatat sebanyak sembilan kepala daerah yang terjaring OTT tersebut merupakan akumulasi penindakan sepanjang 2025 hingga 12 Maret 2026.

Baca juga : OTT Bupati Rejang Lebong, KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2025, KPK menangkap sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berbeda.

Sementara itu, hingga 12 Maret 2026, kepala daerah lain yang juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka yakni Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, serta Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

KPK berharap rentetan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas kepemimpinan daerah sangat ditentukan oleh pilihan pemilih, bukan oleh transaksi politik jangka pendek. (E-4)