Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Yudisial (KY) hari ini, Jumat (13/3), melakukan pemeriksaan terhadap Ketua nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua nonaktif PN Depok, Bambang Setyawan (BBG). Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan kasus suap sengketa lahan yang tengah diusut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai langkah KY tersebut merupakan wujud komitmen lintas lembaga dalam menjaga marwah peradilan di Indonesia dari praktik korupsi.
“Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan sistem peradilan yang bersih, berintegritas, dan mampu menjaga kepercayaan publik,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/3).
Penegakan Hukum dan Etik Beriringan
Budi menekankan bahwa pemeriksaan oleh KY memiliki korelasi kuat dengan upaya KPK dalam memberantasan korupsi di sektor hukum. Menurutnya, integritas hakim merupakan pilar utama yang harus dijaga melalui pengawasan ketat.
“Penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi penting berjalan beriringan dengan penegakan etik oleh lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim, sehingga integritas lembaga peradilan dapat terus dijaga,” tegas Budi.
Lebih lanjut, KPK memastikan koordinasi dengan KY dalam kasus sengketa lahan ini akan terus berlanjut. Kedua lembaga berkomitmen saling mendukung sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dari sisi pidana maupun kode etik profesi.
“Ke depan, KPK tentu akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Komisi Yudisial dalam mendukung proses penanganan perkara yang sedang berjalan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor peradilan,” imbuh Budi.
Lima Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu:
Penanganan kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan sektor peradilan dari intervensi pihak luar dalam perkara sengketa lahan. (Can/P-2)
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah pribadi Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
KPK menegaskan penyidik tidak mencabut CCTV saat penggeledahan di rumah Ono Surono terkait suap proyek Bekasi. Kamera disebut sengaja dimatikan oleh pihak keluarga.
KPK memperluas penggeledahan ke rumah legislator Jabar Ono Surono di Indramayu terkait kasus suap ijon proyek Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.
KY menyatakan siap untuk memantau persidangan perkara dugaan penyelundupan 2 ton sabu yang mana seorang anak buah kapal atau ABK Kepri yang dituntut hukuman mati
Seluruh rangkaian hasil pemeriksaan akan dibawa ke forum tertinggi lembaga tersebut sebelum diambil keputusan final.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KY menegaskan komitmen penindakan etik terhadap dugaan korupsi yang menjerat Ketua PN Depok atau Pengadilan Negeri Depok dan wakilnya, sembari menyoroti krisis integritas hakim
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved