Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1). Dalam aksi yang berlangsung selama kurang lebih enam jam tersebut, petugas terlihat mengangkut sejumlah barang bukti yang dikemas dalam koper dan kardus.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik yang berjumlah belasan orang keluar dari area Pendopo Kabupaten Pati pada sore hari melalui pintu besi yang menghubungkan kantor dengan rumah dinas. Petugas yang mengenakan rompi bertuliskan KPK tampak membawa dua koper besar berwarna biru dan merah, serta satu dus air mineral yang diduga kuat berisi dokumen-dokumen penting terkait penyidikan.
Penggeledahan dimulai sejak pagi hari dengan pengawalan ketat dari personel kepolisian. Tim KPK menggunakan empat unit mobil dengan pelat nomor H dan AB. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam di dua lokasi yang berada dalam satu komplek tersebut, petugas segera memasukkan barang bukti ke dalam salah satu mobil hitam yang terparkir di halaman depan pendopo.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pati yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi durasi pemeriksaan tersebut. "Tadi sekitar 6 jam, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Bupati Pati yang berada satu komplek dengan pendopo," ungkapnya.
Hingga meninggalkan lokasi, tidak ada satu pun petugas KPK yang bersedia memberikan pernyataan resmi kepada awak media mengenai detail kasus yang tengah diselidiki. Rombongan langsung bertolak meninggalkan lokasi dengan pengawalan kepolisian.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, mengaku tidak mengetahui secara detail maksud dan tujuan kedatangan lembaga antirasuah tersebut. Teguh menyatakan bahwa dirinya tidak mendampingi proses penggeledahan karena sedang menjalankan tugas lain.
"Saya tidak tahu kegiatan apa di dalam kantor dan rumah dinas Bupati Pati itu. Setahu saya mereka masuk dan ada polisi yang berjaga di luar," ujar Teguh Widyatmoko saat dikonfirmasi.
Teguh menambahkan, ketidaktahuannya disebabkan karena pada saat yang bersamaan ia tengah memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah dinas terkait penanganan bencana di Kabupaten Pati. "Kami sedang fokus membahas penanganan bencana, sehingga tidak terlalu memperhatikan detail kegiatan (penyidik) di sana," imbuhnya.
Meskipun belum ada rilis resmi dari juru bicara KPK, dua koper besar dan satu dus yang diangkut petugas disinyalir merupakan dokumen krusial dan barang bukti elektronik. Prosedur penggeledahan ini biasanya dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atau mencari bukti tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang naik ke tahap penyidikan.
Kasus ini menambah daftar panjang kehadiran KPK di wilayah Jawa Tengah, dan publik kini menantikan keterangan resmi terkait status hukum maupun perkara yang menjerat lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. (H-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
PENETAPAN tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo seusai operasi tangkap tangan (OTT) diapresiasi warga Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved