Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1). Dalam aksi yang berlangsung selama kurang lebih enam jam tersebut, petugas terlihat mengangkut sejumlah barang bukti yang dikemas dalam koper dan kardus.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik yang berjumlah belasan orang keluar dari area Pendopo Kabupaten Pati pada sore hari melalui pintu besi yang menghubungkan kantor dengan rumah dinas. Petugas yang mengenakan rompi bertuliskan KPK tampak membawa dua koper besar berwarna biru dan merah, serta satu dus air mineral yang diduga kuat berisi dokumen-dokumen penting terkait penyidikan.
Penggeledahan dimulai sejak pagi hari dengan pengawalan ketat dari personel kepolisian. Tim KPK menggunakan empat unit mobil dengan pelat nomor H dan AB. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam di dua lokasi yang berada dalam satu komplek tersebut, petugas segera memasukkan barang bukti ke dalam salah satu mobil hitam yang terparkir di halaman depan pendopo.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pati yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi durasi pemeriksaan tersebut. "Tadi sekitar 6 jam, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Bupati Pati yang berada satu komplek dengan pendopo," ungkapnya.
Hingga meninggalkan lokasi, tidak ada satu pun petugas KPK yang bersedia memberikan pernyataan resmi kepada awak media mengenai detail kasus yang tengah diselidiki. Rombongan langsung bertolak meninggalkan lokasi dengan pengawalan kepolisian.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, mengaku tidak mengetahui secara detail maksud dan tujuan kedatangan lembaga antirasuah tersebut. Teguh menyatakan bahwa dirinya tidak mendampingi proses penggeledahan karena sedang menjalankan tugas lain.
"Saya tidak tahu kegiatan apa di dalam kantor dan rumah dinas Bupati Pati itu. Setahu saya mereka masuk dan ada polisi yang berjaga di luar," ujar Teguh Widyatmoko saat dikonfirmasi.
Teguh menambahkan, ketidaktahuannya disebabkan karena pada saat yang bersamaan ia tengah memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah dinas terkait penanganan bencana di Kabupaten Pati. "Kami sedang fokus membahas penanganan bencana, sehingga tidak terlalu memperhatikan detail kegiatan (penyidik) di sana," imbuhnya.
Meskipun belum ada rilis resmi dari juru bicara KPK, dua koper besar dan satu dus yang diangkut petugas disinyalir merupakan dokumen krusial dan barang bukti elektronik. Prosedur penggeledahan ini biasanya dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atau mencari bukti tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang naik ke tahap penyidikan.
Kasus ini menambah daftar panjang kehadiran KPK di wilayah Jawa Tengah, dan publik kini menantikan keterangan resmi terkait status hukum maupun perkara yang menjerat lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. (H-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved