8 Fakta tentang Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK Hari Ini

BUPATI Pati, Sudewo, kembali menjadi sorotan publik setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1).Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus dugaan korupsi.

Berikut rangkuman fakta-fakta penting seputar OTT KPK terhadap Bupati Pati.

1. Bupati Pati Sudewo Resmi Terjaring OTT KPK

KPK mengamankan Sudewo dalam operasi tangkap tangan yang digelar di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga saat ini, KPK masih mendalami perkara dan belum membeberkan secara rinci konstruksi kasus yang menjeratnya.

Baca juga : OTT KPK: Bupati Pati Disebut Ikut Diperiksa terkait Dugaan Jual Beli Jabatan Desa

2. Masih Menjalani Pemeriksaan Intensif

Pasca-OTT, Sudewo langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Pemeriksaan dilakukan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat serta aliran dana dalam kasus tersebut.

3. Bukan Pertama Kali Namanya Dikaitkan dengan Kasus Korupsi

Jauh sebelum OTT ini, nama Sudewo sudah lebih dulu muncul dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada 2025, saat ia masih berstatus sebagai anggota DPR RI.

4. Pernah Diperiksa KPK dan Uang Disita

Dalam perkara DJKA tersebut, Sudewo pernah dipanggil KPK sebagai saksi. Bahkan, penyidik sempat menyita uang sekitar Rp3 miliar dari kediamannya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, meski saat itu ia belum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga : OTT KPK di Pati, Sejumlah Pejabat Daerah Ditangkap

5. Baru Menjabat Bupati Awal 2025

Sudewo baru menjabat sebagai Bupati Pati sejak 2025. Sebelumnya, ia dikenal sebagai politikus nasional dan pernah menduduki kursi DPR RI selama dua periode.

6. Kekayaan Sudewo Capai Miliaran Rupiah

Berdasarkan laporan LHKPN, Sudewo tercatat memiliki aset bernilai miliaran rupiah, berupa tanah dan bangunan di sejumlah daerah, kendaraan, serta harta bergerak dan surat berharga.

7. Sempat Menuai Kontroversi Kebijakan

Sebelum terjerat OTT KPK, Sudewo juga sempat menuai kritik publik akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati. Kebijakan ini memicu gelombang protes dari warga.

8. Menambah Daftar Kepala Daerah Terjerat KPK

OTT terhadap Bupati Pati ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintah daerah, sekaligus menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus hukum.

Kesimpulan

Kasus OTT KPK terhadap Sudewo bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Riwayat pemeriksaan sebelumnya, besarnya kekayaan, hingga kebijakan kontroversial membuat kasus ini menjadi perhatian luas publik dan berpotensi berdampak besar pada pemerintahan Kabupaten Pati ke depan. (Z-10)