Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

MENGAWALI tahun, saya berkesempatan ke Singapura. Negara kecil yang luasnya beda tipis dengan Jakarta. Meskipun kecil, Singapura merupakan negara terkaya di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada 2025 sebesar US$156.760.

Di sana selama lima hari kami mengikuti program Bilateral Relations and Intercultural Dialogue for Growth and Empowerment (BRIDGE). Sebuah inisiatif dari Singapore International Foundation (SIF) yang mempertemukan 30 pemimpin muda potensial dari Singapura dan Indonesia dengan tujuan memperkuat kepemimpinan generasi muda serta membangun kohesi sosial melalui dialog, learning journey, dan lokakarya. Program itu bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral melalui pendekatan people to people dan soft diplomacy.

Sejak awal saya terkesan karena tidak banyak program pertukaran pemuda yang dengan jujur mengakui bahwa tantangan terbesar hubungan antarbangsa hari ini bukan semata urusan ekonomi atau politik, melainkan juga soal kepercayaan, empati, dan kemampuan hidup bersama dalam perbedaan. Seperti akronimnya, BRIDGE mencoba menjadi jembatan dalam merawat kebersamaan di tengah kemajemukan.

Baca juga : Fikih Bencana dan Tanggung Jawab Kita

Tema yang diusung dalam acara itu ialah Fostering social cohesion in a multicultural society. Barang kali tema itu terdengar normatif, bahkan klise. Namun, justru di situlah kekuatannya. Dalam konteks global yang sedang amburadul dan kian terpolarisasi, baik dalam tatanan geopolitik maupun ekonomi, kohesi sosial bukan lagi jargon akademik, melainkan prasyarat utama dalam nilai berbangsa dan bernegara. Indonesia dengan Pancasila dan Singapura dengan National Pledge (ikrar kesetiaan dan persatuan) sama-sama meletakkan keberagaman sebagai fondasi. Namun, fondasi tidak pernah cukup hanya dengan dibangun. Bangunan itu harus terus dirawat dan--meminjam istilah jawa--diruwat, membersihkannya dari anasir-anasir buruk yang berpotensi mengganggu.

SALING BELAJAR

Baca juga : Ikhtiar Negara Mengarusutamakan Pesantren

Program ini tidak dimulai dengan ceramah panjang atau paparan konsep yang mengawang. Acara dibuka dengan perjumpaan personal yang dibungkus makan malam yang mana tiap-tiap peserta melakukan perkenalan singkat, diskusi kelompok kecil, dan berbagi pengalaman tentang apa yang sudah dan sedang dikerjakan dalam konteks membangun kohesi sosial. Pendekatan ini penting karena kohesi sosial tidak lahir dari slogan, tetapi dari pengalaman saling mendengar. Dalam ruang-ruang diskusi itu, perbedaan latar belakang, sektor publik, swasta, komunitas bukan menjadi sekat, melainkan sumber perspektif.

Salah satu kekuatan BRIDGE ialah keberaniannya menempatkan dialog sebagai metode utama. Dialog, dalam arti sesungguhnya, bukan adu argumen, melainkan upaya memahami kerangka berpikir orang lain.

Di sinilah pembelajaran penting bagi peserta dari Indonesia. Singapura ialah negara multikultural dengan tiga etnis utama: Tionghoa (sekitar 70%), Melayu (sekitar 15%), India (sekitar 10%), dan lainnya (5%) sering dipandang sebagai negara yang 'sudah selesai' dengan urusan kohesi sosial karena sistemnya rapi dan tegas. Pew Research Center pada 2023 menyebut Singapura sebagai negara dengan keberagaman agama yang 'luar biasa' dan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Bahkan, agama-agama minoritas seperti Bahai dan Taoisme mendapat pengakuan resmi dari pemerintah. Namun, melalui kunjungan lapangan dan learning journeys, terlihat bahwa kohesi di Singapura juga merupakan proses yang terus dinegosiasikan. Ada kebijakan, ada pengawasan, tetapi ada pula ruang dialog yang dijaga. Kohesi sosial, dengan demikian, bukan hanya soal toleransi pasif, melainkan juga pengelolaan aktif oleh pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.

Sebaliknya, peserta dari Singapura juga belajar dari kompleksitas Indonesia. Mafhum diketahui bahwa keberagaman Indonesia tidak hanya soal etnik dan agama, tetapi juga kelas sosial, etnisitas, dan sejarah lokal yang berlapis. Tantangan kohesi di Indonesia sering kali lebih cair, tetapi justru di situlah terdapat kekuatan. Bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkompromi secara kultural dalam bingkai dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.

Pengalaman kohesi sosial di Indonesia kerap tidak hadir dalam bentuk kebijakan yang rapi atau desain institusional yang seragam. Kohesi sosial justru tumbuh dari praktik keseharian yang lentur, tidak terdokumentasi, tetapi bekerja efektif dalam konteks tertentu. Di banyak wilayah, kohesi dibangun melalui mekanisme sosial informal (bottom-up) seperti musyawarah kampung, tradisi saling menolong lintas identitas, hingga kearifan lokal yang mengatur relasi antarwarga tanpa perlu bahasa hukum yang kaku.

Di Indonesia, perbedaan kelas sosial, asal daerah, dan latar sejarah sering kali berkelindan dengan identitas etnis dan agama. Tantangan kohesi tidak selalu muncul sebagai konflik terbuka, tetapi juga sebagai jarak sosial yang halus. Namun, masyarakat Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi yang relatif tinggi. Di banyak tempat, kompromi kultural dilakukan secara diam-diam, umat Islam di Bali tidak mengumandangkan azan saat Hari Raya Nyepi, umat Kristen di Boyolali berbaris menunggu umat Islam selesai salat Idul Fitri untuk mengucapkan selamat, menjaga bahasa agar tidak menyinggung, atau membangun kesepakatan lokal yang hanya dipahami oleh komunitas setempat. Fleksibilitas ini memungkinkan kohesi tetap terjaga meskipun tanpa struktur formal yang kuat.

Pengalaman ini menjadi pelajaran penting dalam konteks BRIDGE. Ketika saya membagikannya kepada peserta Singapura, diskusi bergeser dari soal aturan ke soal relasi. Indonesia menunjukkan bahwa kohesi sosial tidak selalu bergantung pada kepastian sistem, tetapi juga pada kemampuan masyarakat membaca situasi dan bernegosiasi secara kultural. Namun, saya menegaskan bahwa kekuatan ini memiliki batas. Ketika tekanan politik, ekonomi, atau informasi digital meningkat, mekanisme informal sering kali tidak cukup kuat menahan fragmentasi.

KOHESI SOSIAL DI TOA PAYOH

Di antara agenda yang masih membuat saya terkesan ialah ketika seluruh peserta diajak studi lapangan di Toa Payoh, sebuah kompleks perumahan publik terbesar di Singapura yang didesain sendiri oleh Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Kami dipandu oleh uncle Ben, seorang guide senior berusia 65 tahun yang masih sangat sehat. Kami melewati blok-blok bangunan tinggi yang sangat rapi dan bersih. Saya terkesima dengan salah foto dan quote di salah satu sudut ruangan: 'My primary preoccupation was to give every citizen a stake in the country and its future. I wanted a home-owning society', - Mr Lee Kuan Yew, Singapore’s founding Prime Minister.

Di Toa Payoh saya melihat kohesi sosial dipraktikkan melalui kedekatan fungsional. Pusat jajanan (hawker centre), klinik, pusat komunitas, dan tempat ibadah berada dalam jarak berjalan kaki. Warga dari latar etnik dan agama berbeda bertemu bukan karena agenda dialog, melainkan karena kebutuhan sehari-hari yang sama, makan, berobat, beristirahat, atau sekadar duduk. Interaksi ini mungkin singkat dan tidak selalu personal, tetapi berulang. Dari pengulangan inilah rasa saling mengenal tumbuh secara perlahan dan stabil.

Yang menarik, keberagaman di Toa Payoh dikelola melalui kehadiran aturan yang ketat. Kebijakan perumahan yang mencegah segregasi etnik memastikan bahwa tidak ada satu kelompok yang mendominasi satu blok atau kawasan. Kebijakan itu diterjemahkan di lapangan dalam praktik yang sederhana seperti papan pengumuman multibahasa, acara komunitas yang inklusif, serta kehadiran pengelola lingkungan yang aktif menjaga keseimbangan. Kohesi sosial di sini bukan hasil spontanitas, melainkan buah dari desain sosial yang konsisten.

Pada saat yang sama, ruang publik di Toa Payoh mengajarkan bahwa hidup bersama tidak selalu berarti keakraban personal, ini tentu berbeda dengan Indonesia. Di Singapura, banyak warga hidup berdampingan dengan saling menghormati batas. Tidak semua orang saling mengenal nama, tetapi mereka mengenal aturan bersama. Dalam konteks Singapura, kohesi sosial lebih sering dimaknai sebagai kemampuan hidup tertib dan aman dalam keberagaman, bukan sebagai kedekatan emosional yang intens.

Bagi saya, mengamati Toa Payoh ialah pelajaran tentang bagaimana negara dan masyarakat berbagi peran dalam merawat kebersamaan. Negara hadir melalui perencanaan dan kebijakan yang tegas, sementara warga berpartisipasi dengan mematuhi dan memanfaatkan ruang yang disediakan. Kohesi sosial di Toa Payoh bukanlah sesuatu yang romantis, tetapi fungsional--dan justru karena itu, ia bermakna.

TANTANGAN KE DEPAN

Jika sebelumnya perbedaan budaya, etnik, dan agama dikelola terutama di ruang fisik, kini ruang digital menjadi arena utama pembentukan persepsi, identitas, dan relasi sosial. Tantangannya bukan hanya soal teknologi, melainkan juga tentang bagaimana teknologi membentuk cara masyarakat melihat satu sama lain.

Saya mendengar cerita kawan-kawan Singapura menyebut bahwa tantangan mereka hari ini adalah ruang digital yang semakin personal dan terfragmentasi. Selama ini, kohesi sosial di Singapura bertumpu pada kepercayaan terhadap sistem, aturan yang jelas, dan kontrol institusional yang kuat. Namun, AI, melalui algoritma media sosial, rekomendasi konten, dan otomasi informasi cenderung bekerja secara individualistik. Setiap warga hidup dalam ruang yang berbeda meskipun secara fisik mereka berbagi ruang publik yang sama. Risiko yang muncul adalah tergerusnya narasi bersama yang selama ini menjadi fondasi kohesi nasional.

Selain itu, penggunaan AI dalam pengawasan, layanan publik, dan pengambilan keputusan kebijakan juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan representasi. Jika algoritma tidak sensitif terhadap keragaman latar sosial dan budaya, kepercayaan publik akan terkikis.

Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi tidak kalah kompleks. Dengan tingkat literasi digital yang beragam dan kesenjangan akses teknologi yang lebar, AI berpotensi memperdalam fragmentasi sosial. Algoritma yang memperkuat sensasi, emosi, dan polarisasi sangat mudah berkelindan dengan politik identitas dan sentimen primordial. Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan cair, teknologi AI dapat mempercepat konflik simbolis, bahkan tanpa kehadiran konflik fisik.

Di sisi lain, kekuatan kohesi sosial Indonesia yang bertumpu pada relasi personal dan mekanisme informal menjadi semakin rentan di ruang digital. Di dunia nyata, kompromi kultural bisa terjadi melalui tatap muka dan kedekatan sosial. Namun, di dunia algoritmik, nuansa itu tidak hadir. Percakapan menjadi hitam-putih, salah-benar, identitas disederhanakan, dan empati tereduksi menjadi reaksi cepat. Tantangan Indonesia ialah memastikan bahwa transformasi digital tidak memutus akar kohesi yang selama ini dijaga secara kultural.

Pengalaman BRIDGE di Singapura menunjukkan bahwa dialog lintas budaya masih mungkin dan relevan, bahkan di era teknologi tinggi. Namun, dialog semacam itu harus diperluas ke ruang digital. Jika tidak, jurang antaridentitas akan semakin dalam meskipun konektivitas teknologi semakin tinggi. Kohesi sosial di masa depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa maju AI yang dimiliki suatu negara, tetapi juga oleh sejauh mana teknologi tersebut digunakan untuk mempererat dan merawat kebersamaan.