Trump dan Dunia di Tepi Jurang

DUNIA sedang memasuki fase geopolitik paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Arah perubahan itu tidak datang dari konflik regional semata, melainkan dari pergeseran radikal cara AS membaca dan memperlakukan tatanan dunia sebuah pergeseran yang menemukan ekspresinya paling telanjang dalam sosok Donald Trump.

Trump bukan sekadar presiden dengan gaya bicara kasar. Ia adalah arsitek pembongkaran sistem internasional lama. Di bawah kepemimpinannya, AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington. Retorika America First pada praktiknya berarti America Alone —berdiri di luar konsensus, hukum internasional, dan etika multilateralisme.

Tanda-tandanya jelas. Trump secara konsisten mengabaikan resolusi PBB yang tidak menguntungkan AS, melemahkan lembaga internasional melalui pemotongan dana dan delegitimasi moral, dan mendorong pembentukan koalisi patuh berbasis tekanan ekonomi dan militer.

Baca juga : Trump Sebut 'Board of Peace' Berpotensi Gantikan PBB

Ini bukan reformasi PBB, melainkan embrio PBB baru versi Trump-tatanan global informal yang tidak dibangun atas hukum tetapi atas kepatuhan pada Washington. Negara yang patuh dilindungi, negara yang membangkang ditekan, disanksi, atau diisolasi.

Iran Simbol Perlawanan terhadap Dunia Satu Arah

Dalam lanskap inilah posisi Iran menjadi sentral. Iran tidak sedang mencari perang, tetapi menolak tunduk. Sikap ini membuatnya menjadi simbol perlawanan terhadap dunia satu arah yang ingin dibangun Trump.
Iran adalah pewaris peradaban Persia —sebuah bangsa yang terbiasa hidup di bawah tekanan sejarah. Ketahanan Iran tidak hanya bersumber dari militernya, tetapi dari identitas, memori peradaban, dan keyakinan ideologis. Itulah sebabnya tekanan ekstrem AS tidak otomatis berujung pada perang terbuka.

Justru sebaliknya: dunia menyaksikan bagaimana AS kerap menahan diri. Bukan karena belas kasih, tetapi karena perang besar dengan Iran berisiko memicu konflik global berantai —melibatkan Rusia, Cina, Timur Tengah, hingga Eropa.
Di titik inilah muncul aroma paling berbahaya: bukan Perang Dunia Ketiga yang direncanakan, tetapi Perang Dunia Ketiga yang bisa terjadi karena akumulasi arogansi, salah hitung, dan eskalasi tidak terkendali.

Baca juga : Prancis Tolak Undangan Donald Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Dunia di Ambang Perang Global Baru

Trump telah mengubah logika konflik global: dari diplomasi ke ultimatum, dari hukum internasional ke sanksi sepihak, dari pencegahan perang ke normalisasi ancaman perang. Perang Dunia III —jika kelak terjadi— tidak akan diawali deklarasi resmi, melainkan perang ekonomi, perang sanksi, perang narasi, perang proksi yang saling terhubung. rump telah membuka hampir semua pintu itu.

Dampaknya bagi Indonesia: Tidak Netral dalam Dunia yang Dipaksa Memilih

Bagi Indonesia, situasi ini bukan tontonan jauh. Politik global Trump menciptakan dunia yang semakin tidak ramah bagi negara non-blok. Hubungan dagang, energi, pertahanan, dan diplomasi akan semakin dipolitisasi. Indonesia menghadapi beberapa risiko nyata, tekanan kebijakan luar negeri, negara yang menjalin hubungan ekonomi atau diplomatik dengan Iran, Rusia, atau Cina berpotensi menghadapi tekanan tidak langsung dari Washington, ketidakstabilan ekonomi global. Perang sanksi dan konflik geopolitik menaikkan harga energi, pangan, dan mengganggu rantai pasok, dampaknya langsung terasa di dalam negeri.

Erosi Multilateralisme

Jika PBB dilemahkan, negara berkembang kehilangan pelindung normatif. Dunia kembali ke hukum rimba: siapa kuat, dia menentukan. Indonesia tidak boleh reaktif, tetapi harus memperkuat diplomasi cerdas  berpegang pada prinsip bebas aktif, memperkuat ASEAN, dan menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri dari tekanan blok mana pun.

Dunia Dipimpin Arogansi

Trump telah menunjukkan bahwa dunia bisa diguncang bukan oleh ideologi besar, tetapi oleh kepemimpinan yang menolak batas. Ketika satu negara merasa berhak menulis ulang hukum dunia sendirian, maka konflik global bukan lagi kemungkinan —melainkan keniscayaan yang menunggu pemicu.

Dan dalam dunia semacam ini, negara seperti Indonesia dituntut bukan hanya untuk netral, tetapi cerdas, waspada, dan berdaulat secara moral serta politik.