Berita Terbaru DPR Hari Ini

DPR Disarankan Gandeng Psikolog saat Uji Kelayakan Capim KPK

KOMISI III DPR disarankan menggandeng psikolog saat menggelar fit and proper test atau uji kelayakan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

DPR Dukung Putusan MK Pidanakan Anggota TNI/Polri Pelanggar Netralitas

Putusan MK itu mempertegas bahwa penyelenggara negara, aparat negara, serta aparat pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak boleh ikut campur dalam kontestasi pemilihan

Gobel Ingin Cetak Milenial Jadi Pengusaha Elektronika

ANGGOTA DPR RI Rachmat Gobel bertekad mencetak 10 ribu generasi milenial maupun generasi muda Indonesia pada umumnya untuk menjadi pengusaha di bidang elektronika. 

DPR Gelar Rapat Jelang Fit and Proper Test Capim KPK

Rapat hari ini menindaklanjuti Surpres tentang Capim KPK dan calon Dewas KPK.

DPR: UU HPP Dapat Direvisi

DPR mengatakan ketentuan mengenai penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam Undang Undang 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat direvisi agar tarif tak berubah.

DPR Pastikan Fit and Proper Test Capim KPK Pekan Depan

memastikan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan capim dan cadewas KPK pada pekan depan

NasDem Minta Pandangan Tertulis Direksi Bank Himbara terkait Penggabungan Aset ke Danantara

ANGGOTA Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya mengungkapkan dukungannya terhadap upaya konsolidasi aset tujuh BUMN jumbo dan upaya investasi yang akan dilakukan Badan Danantara. 

Partai Republik Berjaya, Pukulan Telak bagi Partai Demokrat

PARTAI Republik telah mendapatkan kursi mayoritas di DPR AS, memperluas kekuasaan mereka di majelis rendah dan melaksanakan trifecta pemerintahan di Washington.

Koalisi Indonesia Maju Mendominasi, DPR Harus Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Yunus Husein sangsi anggota parelemen mau segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Pendidikan Berkualitas Harus Mampu Diakses Setiap Anak Bangsa

Upaya perbaikan di sektor pendidikan harus berangkat dari data yang valid dan harus mencakup tiga ranah pendidikan yaitu kelembagaan, keluarga dan masyarakat.

KSPI Ungkap Pertemuan Dengan DPR RI dan Menteri, Bahas Formula Baru Kenaikan Upah Minimum

Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024

Komisi X DPR Sebut Pecahan Kemendikbud-Ristek Menjadi 3 Kementerian Jadi Langkah yang Tepat

Dalam membuat program prioritas ke depannya tiga kementerian pecahan Kemendikbud-Ristek ini harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DPR Segera Bentuk Panja Pemberantasan Kejahatan Siber

Komisi III DPR RI juga akan melakukan intervensi apabila aparat penegak hukum tidak memindaklanjuti data dari PPATK.

DPR Dorong Dosen Perguruan Tinggi Dapat Kesejahteraan Lebih Baik

Pemerintahan Prabowo Subianto diharap mengambil langkah konkret agar tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi swasta dan negeri dalam hal kesejahteraan tenaga kerja.

Rapat Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Ambil Sumpah WNI Lusa di Denmark

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).

Komisi I Bahasa Regulasi-Tupoksi Kementerian Soal Judol

Kemenkomdigi diharap dapat menggenjot kembali program-programnya guna membumikan sekaligus mengedukasi kebijakan terkait pemberantasan judi online kepada masyarakat.

MK Minta Bikin UU Ketenagakerjaan, DPR: Perlu Dibahas Bersama Pemerintah

MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja

Anggota DPR RI Minta Indonesia Lebih Keras Mendorong PBB Hukum Israel atas Dugaan Apartheid

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan Indonesia harus mendorong PBB mengambil tindakan tegas terhadap Israel atas pelanggaran HAM dan dugaan apartheid yang terjadi di Palestina. 

BPK Selamatkan Uang Negara Rp13,66 Triliun di Semester I 2024

Hasil audit BPK, 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar atau TW.

19,31 Juta Orang Menganggur, DPR Ingatkan Pemerintahan Baru

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani Aher mengatakan angka pengangguran terbuka  mencapai 19,31 juta per Februari 2024 dapat berimplikasi serius bagi pemerintahan baru. 

Paradoks Buku Indonesia, Tanggapan untuk Willy Aditya

80 Tahun Kemerdekaan, Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar

10 Kabupaten Terbaik dan 10 Kota Terbaik Dekade Ini

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia