Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Program itu akan dijalankan dengan melihat kecukupan anggaran negara. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menuturkan, nantinya dana untuk menjalankan program tersebut akan berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Obat gratis itu pasti (untuk) penyakit-penyakit yang general, yang menyangkut masyarakat bawah. Anggarannya masuk di Kementerian Kesehatan,” kata dia kepada pewarta di DPR, Jakarta, Selasa (22/7).
Namun Said belum bisa menjelaskan berapa besar anggaran yang akan digunakan untuk mengeksekusi program tersebut. Itu karena sejauh ini pemerintah dan Banggar masih melakukan pembahasan penyusunan RAPBN 2026.
“Menunggu Nota Keuangan. Sekarang itu yang dibahas hanya postulatnnya saja. Angkanya belum sama sekali muncul di Banggar,” terangnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman juga mengungkapkan anggaran untuk menjalankan pemberian obat gratis itu ada di Kementerian Kesehatan. Dia juga menolak untuk memberikan keterangan lebih terperinci mengenai hal tersebut.
Presiden Prabowo menyebut rakyat miskin harus mendapatkan akses terhadap obat-obatan penting secara gratis dan terjangkau. Hal itu ia sampaikan saat peluncuran Koperasi desa Merah Putih, Senin (21/7). Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan itu dapat diterapkan apabila dananya ada atau cukup. (H-4)
Surat itu berisikan permohonan audiensi antara KPK dan pemangku kepentingan. Kajian terkait RKUHAP juga diserahkan untuk menguatkan permintaan audiensi.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Proses legislasi UU TNI sudah berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional.
Hak advokat mendampingi saksi sejak dalam tahap penyelidikan dan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya.
RUU KUHAP tidak bisa dirancang hanya dengan menggunakan perspektif otoritas, namun harus didasari pada tujuan melindungi hak asasi warganegara.
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 Tahun 2024 baru sebatas pemanasan atau stretching.
Di ASEAN, empat negara yang sudah mengadopsi plain packaging atau standardized packaging dengan ukuran peringatan kesehatan 75%.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
MoU ini mencakup penyelenggaraan kegiatan penelitian, pemanfaatan data dan informasi kesehatan, hingga penggunaan material hayati dalam riset bioteknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved