Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Program itu akan dijalankan dengan melihat kecukupan anggaran negara. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menuturkan, nantinya dana untuk menjalankan program tersebut akan berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Obat gratis itu pasti (untuk) penyakit-penyakit yang general, yang menyangkut masyarakat bawah. Anggarannya masuk di Kementerian Kesehatan,” kata dia kepada pewarta di DPR, Jakarta, Selasa (22/7).
Namun Said belum bisa menjelaskan berapa besar anggaran yang akan digunakan untuk mengeksekusi program tersebut. Itu karena sejauh ini pemerintah dan Banggar masih melakukan pembahasan penyusunan RAPBN 2026.
“Menunggu Nota Keuangan. Sekarang itu yang dibahas hanya postulatnnya saja. Angkanya belum sama sekali muncul di Banggar,” terangnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman juga mengungkapkan anggaran untuk menjalankan pemberian obat gratis itu ada di Kementerian Kesehatan. Dia juga menolak untuk memberikan keterangan lebih terperinci mengenai hal tersebut.
Presiden Prabowo menyebut rakyat miskin harus mendapatkan akses terhadap obat-obatan penting secara gratis dan terjangkau. Hal itu ia sampaikan saat peluncuran Koperasi desa Merah Putih, Senin (21/7). Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan itu dapat diterapkan apabila dananya ada atau cukup. (H-4)
DPR Papua berkomitmen bahwa setiap aspirasi rakyat harus diterima dengan pendekatan persuasif, dialogis, dan tanpa kekerasan.
Pembatasan masa jabatan dapat memungkinkan regenerasi anggota DPR, menghadirkan gagasan segar, dan mendorong munculnya kader yang kompeten serta akuntabel.
Deddy Sitorus yang merupakan Anggota Komisi II DPR disorot publik karena pernyataannya yang membedakan antara pejabat dan rakyat jelata.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Prabowo yang menyebut demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme.
Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi karena tetap mengedepankan langkah-langkah konstitusional dan demokratis dalam merespon gelombang kemarahan publik.
KETUA Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyampaikan pihaknya tengah mencari implementasi kebijakan (exercise policy) yang bisa mengatasi tekanan ekonomi.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan fasilitas pelayanan kesehatan masih terus bersiaga di beberapa titik unjuk rasa untuk bergerak cepat jika timbul korban.
Pada akhir 2022, hanya sembilan provinsi yang memiliki kemampuan melakukan operasi bypass jantung. Kondisi tersebut menyebabkan antrean pasien memanjang hingga 6–18 bulan.
Keputusan pembekuan akun praktik BPJS dr Piprim Basarah Yanuarso di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menuai pro dan kontra di tengah publik.
Kasus cacingan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Kemenkes melakukan penyelidikan dan pecegahan agar kasus serupa tidak terjadi pada anak lain
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Kemenkes menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan DBD yang setiap tahun masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved