Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DATA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat 257.271 kasus dengue dengan 1.461 kematian pada tahun 2024. Bahkan hingga 16 Mei 2025, telah tercatat 56.269 kasus dan 250 kematian yang tersebar di 456 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan perlu ada urgensi revisi Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (Stranas Dengue) yang baru bersama DPR.
“Revisi Strategi Nasional (Stranas) Penanggulangan Dengue menjadi langkah krusial untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030," ucap Dante, melalui keterangan resmi, yang diterima Selasa (27/5).
Menurut Dante, Stranas Dengue 2021–2025 telah menjadi landasan awal penanganan dengue. Namun, ia menekankan bahwa kini perlu diperbarui dengan mempertimbangkan perkembangan lapangan. Mulai dari penguatan kapasitas deteksi dini, respons cepat, dan manajemen kejadian luar biasa (KLB), hingga pemanfaatan pendekatan inovatif seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia.
Kementerian Kesehatan, sambung Dante, mengamati kasus dengue di masyarakat kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, ia mengatakan penting dalam Stranas ditekankan mengenai penguatan sistem surveilans yang lebih terpadu dan real-time. Untuk itu, ujar dia, perlu ada sinergi lintas sektor antara pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan swasta dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
"Untuk percepat langkah menuju Indonesia bebas kematian akibat dengue," ucap Dante.
Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan High Level Focus Group Discussion (FGD) dan peluncuran Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI Periode 2026-2030, untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi dengue sebagai ancaman kesehatan masyarakat nasional termasuk melibatkan sektor swasta antara lain Bio Farma. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR Lawan Dengue) yang bertujuan mempercepat pencapaian target nol kematian akibat dengue di Indonesia pada tahun 2030.
"Ini merupakan bagian dari inisiatif Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR Lawan Dengue) yang bertujuan mempercepat pencapaian target nol kematian akibat dengue di Indonesia pada tahun 2030," kata Cucun.
Adapun, beberapa rekomendasi utama dalam penyusunan revisi Stranas Dengue 2021-2025 yakni :
Dokter spesialis penyakit dalam mengatakan orang dewasa yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta punya risiko keparahan yang lebih tinggi saat terkena demam berdarah dengue atau DBD
DALAM kegiatan pengabdian masyarakat Mahasiswa Membangun Desa (MMD) dari Universitas Brawijaya (UB) melakukan pemeriksaan jentik nyamuk cegah demam berdarah dengue (dbd)
Sejumlah faktor turut memperparah penyebaran penyakit DBD yakni tingginya mobilitas penduduk, perubahan iklim, dan urbanisasi.
Indonesia negara endemik dengue dengan kasus dengue tertinggi di Asia. Kematian yang diakibatkan DBD pada 2025 sebanyak 250 kasus yang terjadi di 123 kabupaten/kota di 24 provinsi.
mencegah penularan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika akan mulai membuka layanan vaksinasi Qdenga (Dengue Tetravalent Vaccine)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Piyu mengaku tergerak memperjuangkan hak para pencipta lagu. Karena sebagian dari pencipta lagu tidak mendapatkan hak yang layak.
LMK kembali bergabung ke dalam LMKN. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar organisasi yang mengurus hak cipta dan royalti musik untuk menjadi satu.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyayangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK
Lucius menilai pernyataan agar MK tidak menghantam DPR justru mereduksi peran lembaga peradilan konstitusi itu.
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved